Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Kembali Bahas Andi Nurpati

Kompas.com - 20/07/2010, 14:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR, Selasa (20/7/2010), kembali menggelar rapat kerja dengan Dewan Kehormatan (DK) KPU, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas mengenai rekomendasi DK KPU mengenai pemberhentian anggota KPU, Andi Nurpati. Rapat digelar pukul 14.30 di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta. "Kami ingin meminta penjelasan soal pemberhentian Andi Nurpati," kata anggota Komisi II, Arief Wibowo, sesaat sebelum rapat.

Arief mengatakan, dalam UU memang hanya mengatur tentang pemberhentian dan pemberhentian sementara. Tetapi, mengingat beratnya pelanggaran yang dilakukan Andi, ia menilai, perlu disertakan kata 'tidak hormat'. "Ini untuk memberi efek jera dan semua pihak tidak main-main lagi sebagai penyelenggara pemilu," ujar Arief.

Meski tak bisa mengubah Keputusan Presiden yang sudah memberhentikan Andi secara tetap dari KPU, Arief berharap, Komisi II bisa memberikan keputusan yang tegas dan jelas sehingga bisa menjadi pertimbangan Presiden.

Kontroversi pemberhentian Andi Nurpati berawal dari hengkangnya yang bersangkutan dari KPU dan memilih menjadi politisi Partai Demokrat. Apa yang dilakukan Andi dinilai pelanggaran etika yang sangat serius dan melanggar sumpah jabatan sebagai anggota KPU.

Hadir dalam rapat ini, Ketua DK KPU, Jimly Asshiddiqie; Wakil Ketua DK KPU, Komaruddin Hidayat; Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan seluruh anggota KPU. Pertemuan ini merupakan kedua kalinya, setelah pekan lalu Jimly dan Komaruddin tidak bisa memenuhi undangan DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com