Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Tak Hadir, Pembahasan Ditunda

Kompas.com - 14/07/2010, 15:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat kerja dengan Dewan Kehormatan (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (14/7/2010).

Rapat ini sedianya akan membahas keputusan DK KPU yang merekomendasikan pemberhentian anggota KPU, Andi Nurpati. Penundaan ini disebabkan ketidakhadiran Ketua DK KPU Jimly Asshiddiqie dan Wakil Ketua DK KPU Komaruddin Hidayat.

"Kami mohon penjelasan mengapa Ketua Dewan Kehormatan tidak hadir. Rapat hari ini harus kita tunda karena harus menghadirkan ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan," kata Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.

Anggota DK KPU Endang Sulastri, yang hadir bersama dua anggota lainnya, Abdul Aziz dan Samsul Bahri, menjelaskan, Jimly tengah berada di Melbourne, Australia, dan baru kembali pada Kamis malam besok.

"Beliau (Jimly) menyampaikan baru pulang dari Melbourne, Kamis malam. Kalau ada jadwal lagi, dengan senang hati akan datang. Kalau tidak ada jadwal lain, akan memberikan kewenangan menjelaskan kepada Profesor Komaruddin. Namun, Profesor Komaruddin ada jadwal memimpin rapat senat. Kalau harus Ketua DK yang hadir, maka perlu dicarikan jadwal lagi," ujar Endang.

Penundaan ini juga didukung oleh anggota Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa. Ia mengatakan, rapat memang sebaiknya ditunda karena pembahasan pemberhentian Andi Nurpati membutuhkan penjelasan komprehensif oleh Dewan Kehormatan.

Rapat dijadwalkan ulang pada tanggal 20 Juli pekan depan. Selain membahas Andi Nurpati, Komisi II dan KPU juga akan membahas mengenai pemilu kepala daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com