Pansel Tak Cari Pengganti Bibit-Chandra

Kompas.com - 11/06/2010, 14:20 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mencari pengganti Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah meski kasus hukum keduanya kembali bergulir.

"Pak Bibit dan Pak Chandra sebagai pimpinan KPK sampai hari ini masih berlaku. Jadi, tidak mungkin kami mencari pengganti," kata Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Patrialis Akbar ketika ditemui di sekretariat Panitia Seleksi di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (11/6/2010).

Patrialis menegaskan, Panitia Seleksi tetap pada rencana awal, yaitu mencari satu orang pimpinan KPK, sesuai rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kejaksaan Agung memutuskan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan yang membatalkan penghentian penuntutan kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan Bibit dan Chandra.

Menurut Patrialis, hal itu menunjukkan niat penegak hukum dan pemerintah untuk tidak melimpahkan kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

"Jadi, tidak ada satu pun alasan untuk kami memberhentikan (Bibit dan Chandra)," kata Patrialis.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, Bibit dan Chandra tidak lagi menandatangani semua surat yang berisi kebijakan atau keputusan pimpinan komisi itu setelah kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada mereka bergulir kembali.

"Pak Bibit dan Pak Chandra tetap melaksanakan tugas, tetapi hal-hal penting yang berkaitan dengan penandatanganan semua surat dilakukan oleh kami berdua, yakni saya dan Pak Haryono," kata Jasin dalam pernyataan resmi di Jakarta.

Jasin menjelaskan bahwa hal itu disepakati oleh keempat unsur pimpinan KPK. Kebijakan itu diambil demi menjaga legalitas setiap keputusan KPK.

Meski tidak menandatangani semua surat, kata dia, Bibit dan Chandra tetap terlibat dalam setiap rapat pimpinan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan penuntutan kasus hukum pimpinan KPK, Bibit dan Chandra, harus dilanjutkan.

Pengadilan Tinggi menyatakan konstruksi kasus itu sudah tepat, yaitu Bibit dan Chandra diduga memeras, seperti diatur dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara Anggodo Widjojo didakwa mencoba memberikan sesuatu kepada pimpinan dan pejabat KPK.

"Konstruksi hukum jelas sehingga tidak ada kekosongan hukum yang mendorong kejaksaan untuk menghentikan kasus dengan alasan sosiologis," kata juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Andi Samsan Nganro, mengutip putusan majelis hakim.

Setelah putusan itu, sejumlah pihak berpendapat kejaksaan bisa menempuh beberapa upaya hukum, antara lain penyampingan perkara, PK, atau melanjutkan kasus itu ke persidangan.

Akhirnya, Kejaksaan Agung akan mengajukan PK atas keputusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan SKPP kasus Bibit dan Chandra tidak sah.

Jaksa Agung Hendarman Supandji saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/6/2010), mengatakan, keputusan itu sudah mendapat persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Hendarman telah menyampaikan pendapat Kejaksaan Agung secara tertulis kepada Presiden Yudhoyono mengenai perkembangan kasus Bibit dan Chandra pada Selasa (8/6/2010) sore.

Hendarman menganggap ada kekhilafan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang kasus Bibit dan Chandra.

Meski mempertahankan penghentian penuntutan, Hendarman menganggap sebenarnya kasus itu cukup bukti. Situasi sosiologis menjadi alasan kejaksaan menghentikan kasus itu.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Nasional
    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Nasional
    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Nasional
    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Nasional
    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Nasional
    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Nasional
    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Nasional
    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Nasional
    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Nasional
    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Nasional
    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    Nasional
    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X