Anny Ratnawati Wakil Menkeu, Doktor IPB

Kompas.com - 19/05/2010, 21:22 WIB
Editorksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden akhirnya mempercayakan jabatan Wakil Menteri Keuangan kepada Anny Ratnawati yang saat ini masih menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

"Setelah mempertimbangkan banyak hal termasuk yang dibutuhkan dalam tugas pokok dan portofolio sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta masukan dari Wakil Presiden dan Menko Perekonomian, saya tunjuk Wakil Menteri Keuangan Saudari Anny Ratnawati," kata Presiden Yudhoyono di Jakarta, Rabu malam.

Anny Ratnawati adalah doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Anny menyelesaikan program doktor di IPB. Wanita kelahiran Yogyakarta pada 24 Februari 1962 itu, memulai kariernya sebagai dosen dan peneliti di IPB. Doktor lulusan IPB ini memiliki kesamaan dengan Presiden Yudhoyono yang memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi di Bogor, Jawa Barat itu.

Di Kementerian Keuangan, Anny sempat menempati posisi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Lalu pada 8 Juli 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati melantik Anny Ratnawati sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Anny menggantikan Achmad Rochjadi yang meninggal pada Juni 2008.

Pada awal Mei 2010, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Anny Ratnawati sebagai komisaris PT Pertamina (Persero).

Dalam pernyataannya kepada wartawan Selasa (18/5), Anny mengaku tidak ingin berandai-andai menjadi menteri keuangan. "Masak hidup berandai-andai," kata Anny usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Jakarta.

Anny mengaku lebih percaya bahwa segala sesuatu sudah ada yang menentukan, sehingga dia memilih untuk tidak berandai-andai. "Ah, cuma isu," kata Anny.  Wanita yang tidak banyak bicara ini juga pernah duduk dalam Badan Supervisi Bank Indonesia pada 2005 hingga 2008.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.