Setgab Bisa Batasi Kekuasaan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar politik Maswadi Rauf berpendapat, keberadaan sekretariat gabungan atau setgab partai politik pendukung pemerintah bisa membatasi kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena keputusan harus disepakati lebih dulu anggotanya.

"Kalau koalisi mau efektif, harus ada forum komunikasi apa pun namanya, seperti sekber atau setgab, itu harus ada. Sekretariat gabungan inilah yang membicarakan pada tahap awal kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Presiden," ujarnya saat menjadi pembicara dalam satu diskusi di Gedung DPD Jakarta, Jumat (15/5/2010).

Kebijakan Presiden itu, menurut staf pengajar Fisip UI tersebut, harus dibicarakan dengan anggota fraksi sehingga dicapai sebuah kebijakan yang disetujui oleh semua anggota fraksi.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa keberadaan setgab itu memang akan membatasi kekuasaan Presiden karena dia tidak bisa lagi membuat keputusan menurut dirinya sendiri, karena harus mendengarkan pula pandangan fraksi setiap partai yang menjadi anggota koalisi.

Selanjutnya, kalau anggota-anggota koalisi sudah saling bersepakat, maka menjadi kewajiban bagi semua fraksi di DPR untuk berpendapat sama dengan pimpinan mereka yang tergabung dalam setgab.

Lalu apakah keberadaan Setgab itu akan membatasi kebebasan berpendapat, Maswadi berpendapat, sebetulnya tidak karena setiap kebijakan pemerintah akan dibicarakan dengan setiap anggota dalam koalisi dan hal-hal yang sudah disetujui bersama saja yang dibuat keputusan.

Pada bagian lain, Maswadi mengatakan bahwa karena Indonesia menganut pula sistem multipartai, maka harus ada koalisi itu. Lain halnya kalau hanya punya dua partai seperti di Amerika Serikat sehingga tidak perlu ada koalisi itu.

Koalisi tanpa adanya forum komunikasi yang intensif diantara anggota partai-partai koalisi, menurut dia, maka koalisi tidak akan berjalan dengan baik.

Koalisi itu juga akan kesulitan menghasilkan kesepakatan terhadap kebijakan pemerintah sehingga yang muncul adalah kohabitasi, yakni partai-partai di DPR akan menjadi sandungan bagi Presiden dalam membuat kebijakan.

Mengenai kaitannya dengan penuntasan kasus Century, dia berpendapat, dalam konteks itu maka Partai Golkar yang salah strategi sehingga sementara SBY justru menang selangkah.

"Masyarakat menginginkan kasus Bank Century itu dituntaskan. Lalu ada kesan publik bahwa bahwa sekber koalisi ini adalah bagian dari usaha merangkul kembali Golkar, sehingga Golkar betul-betul tidak lagi berkeinginan meneruskan kasus Bank Century itu di KPK," katanya.

Jadi, ia menambahkan, ada persepsi masyarakat yang mencurigai Golkar.

"Ada keinginan yang hebat di dalam masyarakat untuk terus mengungkapkan kasus itu di KPK sehingga terbuka. Semua langkah itu (membentuk Setgab) terlanjur dianggap suatu permainan politik. Ini mungkin benar, mungkin tidak," demikian Maswadi.