Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

13 Mei, Dilarang Unjuk Rasa

Kompas.com - 11/05/2010, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Berhubung tanggal 13 Mei lusa adalah hari libur nasional, polisi mengimbau agar waktu peringatan Tragedi Mei 1998 diubah menjadi sebelum atau sesudah tanggal 13. Saran itu datang dari juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar yang ditemui Selasa (11/5/2010) di kantornya.

Boy memastikan, polisi tak akan mengizinkan kegiatan demo atau aksi lain yang diadakan pada 13 Mei. Keputusan itu mengacu kepada isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 9 undang-undang itu mengatur bahwa unjuk rasa tidak boleh dilakukan saat hari raya nasional. Pada Kamis (13/5/2010) adalah hari libur nasional memperingati Hari Raya Kenaikan Isa Almasih.

Sampai Selasa siang tadi, polisi belum menerima surat pemberitahuan dari mereka yang akan beraksi, tetapi polisi tetap menyiapkan diri berjaga di tempat sasaran aksi dan kampus-kampus.

Menurut Boy, penyelenggara aksi harus mengantungi surat tanda terima pemberitahuan untuk beraksi. "Kami juga harus mendapat gambaran berapa peserta aksi, alat peraga yang akan digunakan, dan waktu aksi untuk menyesuaikan dengan penjagaan," katanya.

Tragedi Mei 1998 adalah peristiwa bersejarah. Ribuan mahasiswa turun ke jalan berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Dalam bulan itu terjadi peristiwa penembakan atas empat mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta oleh polisi pada tanggal 12 Mei. Empat mahasiswa yang saat ditembak sedang berada di kampusnya itu meninggal dunia.

Esok harinya, 13 Mei, terjadi kerusuhan besar-besaran yang memunculkan tindak pelecehan seksual dan pemerkosaan para warga Indonesia keturunan Tionghoa dan penjarahan supermarket, toko, dan rumah warga. Setiap tahun para aktivis kemanusiaan dan mahasiswa memperingatinya dengan unjuk rasa dan mengadakan malam renungan di Tugu Proklamasi, Bundaran Hotel Indonesia, serta di Kampus Universitas Trisakti dan Atmajaya Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com