Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Susno Minta SBY Turun Tangan

Kompas.com - 11/05/2010, 10:23 WIB

DEPOK, KOMPAS.com — Istri mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji, Herawati, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dalam kasus yang menimpa suaminya. Herawati mengatakan, penangkapan Susno adalah cermin perlakuan sewenang-wenang oleh polisi.

"Suami saya dijadikan tersangka, ditangkap, dan ditahan tanpa ada bukti yang kuat dan hanya berdasarkan saksi-saksi yang direkayasa," kata Herawati dalam keterangan pers di kediamannya di Cinere, Depok, Selasa (11/5/2010). Herawati membacakan pernyataannya yang ditujukan kepada Ibu Ani Yudhoyono. Keterangan Herawati disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi nasional.

"Saya beserta keluarga besar Susno Duadji berharap, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan turun tangan selaku panglima tertinggi TNI dan Polri untuk mengambil alih penanganan kasus yang menimpa suami saya sehingga perilaku kesewenangan yang dilakukan sejumlah elite Polri tidak terjadi lagi," ucapnya.

Herawati yakin, Susno tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dituduhkan polisi. Justru, kata dia, selama ini Susno berjuang memberantas korupsi di tubuh kepolisian. Langkah Susno ini, menurutnya, selaras dengan instruksi Presiden.  

"Ibu Hj Ani Susilo Bambang Yudhoyono yang saya hormati, saya beserta keluarga besar Susno Duadji merasa yakin bahwa Presiden RI tetap serius memiliki komitmen memberantas korupsi dan berbagai penyakit masyarakat lainnya," kata dia.

Seperti diberitakan, Susno dinyatakan ditangkap seusai menjalani pemeriksaan dalam kasus sengketa penangkaran arwana, Senin (10/5/2010) di Mabes Polri, Jakarta. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menyatakan, Susno ditangkap karena statusnya adalah tersangka penerima suap. Tiga saksi menyebut Susno menerima uang sebesar Rp 500 juta terkait penanganan kasus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com