Tenaga Muda Berantas Korupsi

Oleh Rakaryan sukarjaputra

Selepas dari Uni Soviet dan menjadi negara merdeka pada tahun 1991, Latvia langsung dihadapkan pada berbagai perubahan, khususnya dari sistem ekonomi sosialis menjadi pasar bebas. Korupsi pun tumbuh semakin marak, memanfaatkan berbagai peluang dari ekonomi pasar bebas itu. 

Wakil Direktur Biro Pencegahan dan Perang terhadap Korupsi Latvia (KNAB) Alvis Vilks menguraikan, perubahan sistem ekonomi juga mendorong privatisasi perusahaan yang sebelumnya dikendalikan negara.

Privatisasi itulah yang kemudian menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Banyak orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari proses privatisasi. Proses privatisasi terkadang melibatkan pejabat publik yang mulai bekerja dengan sistem baru, tetapi terlalu lemah untuk menolak kekuatan uang. Akibatnya, korupsi menjadi masalah besar di Latvia.

Pada tahun 2000, Bank Dunia mengeluarkan laporan mengenai Latvia. Disampaikan bahwa di Latvia ada masalah korupsi yang akut sehingga Latvia disebut sebagai ”negara yang terkungkung” korupsi.

Bank Dunia pada laporan Survei Korupsi di Latvia yang disusun oleh James Anderson (dirilis pada 16 Desember 1998) telah mengidentifikasi bahwa salah satu faktor pendorong korupsi adalah masih kuatnya ”warisan” masa lalu ketika Latvia menjadi bagian dari Uni Soviet.

Di dalam sistem ekonomi tertutup pada masa itu, diskresi dan penyalahgunaan kewenangan menjadi hal yang biasa. Oleh karena itulah, sebuah langkah drastis diambil.

Latvia memutuskan untuk membentuk KNAB. Pada tahun 2009, sebanyak 142 staf di lembaga itu berusia tidak lebih dari 35 tahun. Upaya itu diambil untuk mengurangi dampak dari sistem ”kotor” warisan Uni Soviet.

Pemusatan kegiatan

Vilks menguraikan, upaya memerangi korupsi sebenarnya sudah dilakukan sejak 1995. Saat itu undang-undang pencegahan korupsi sudah diluncurkan.