Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susno Diharap Ungkap "Markus" Lain Selain Gayus

Kompas.com - 06/04/2010, 12:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut kasus dugaan mafia pajak yang saat ini tengah diproses pihak kepolisian. Ketua Komisi III Benny K Harman menyebutkan, salah satu agenda yang dibahas adalah mengenai pemanggilan terhadap pihak terkait, di antaranya Polri dan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

Sebagai orang yang pertama kali membuka kasus ini, Susno diharapkan punya keberanian untuk mengungkap makelar kasus lain selain Gayus. Hal ini akan dikorek Komisi III saat mendengar keterangan Susno.

"Kita ingin menanyakan Pak Susno atas laporan yang dia sampaikan ke publik soal mafia kasus. Apa mafia hanya di kasus Gayus atau ada kasus lain. Kita meletakkannya dalam agenda untuk mempercepat proses penyelesaian. Kami berharap Susno juga membuka kasus lainnya," kata Benny, Selasa (6/4/2010), sesaat sebelum memimpin rapat pimpinan di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Jakarta.

Komisi III juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi XI yang selama ini bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak. Menurutnya, mafia tak hanya bercokol di institusi hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun peradilan. "Mafia juga ada di institusi pemerintahan. Untuk mengungkapnya, kita juga perlu memberikan perlindungan kepada Susno dan Gayus," katanya.

Secara terpisah, anggota Komisi III asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, fraksinya akan mengusulkan agar Susno terlebih dahulu dipanggil sebelum pertemuan dengan Kapolri. "Pertemuan dengan Susno harus lebih dulu sebelum memanggil Kapolri dan dilakukan secara tertutup. Agar kita mengumpulkan banyak informasi," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com