Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Pertimbangkan Tuntut Wartawan AS Allan Nairn

Kompas.com - 25/03/2010, 15:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI mempertimbangkan untuk menuntut wartawan Amerika Serikat Allan Nairn, yang telah mencoreng citra institusi militer Indonesia, melalui pernyataannya bahwa Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat terlibat pembunuhan politik di Aceh pada Pemilu 2009.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri bahkan juru bicara presiden bidang luar negeri, tentang kemungkinan tuntutan atau somasi terhadap Allan," kata juru bicara TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen di Jakarta, Kamis (25/4/2010).

Dia menekankan, pernyataan Nairn dalam blognya tertanggal 21 Maret 2010 tersebut tidak saja mencoreng nama baik Kopassus, tapi juga TNI dan bangsa Indonesia.

Sagom menegaskan, pernyataan Nairn yang berjudul "Breaking News: Indonesian Army, Kopassus, Implicated in New Assassinations. Forces Chosen by Obama for Renewed US Aid Ran `09 Activist Murders", itu sama sekali tidak berdasar dan fitnah terhadap institusi militer RI.

"Jadi, sambil memberikan data dan fakta secara resmi TNI tengah mempertimbangkan untuk menuntut atau mengajukan somasi terhadap Nairn atas pernyataan yang tidak berdasar data dan fakta tersebut," katanya.

Sagom menegaskan, pernyataan Nairn tersebut diyakini tidak akan berpengaruh terhadap hubungan RI dan AS khususnya di bidang kerja sama militer dan pertahanan.

"Mereka kan punya perwakilan militer di sini, yang dapat memantau langsung apa saja yang telah dilakukan TNI, khususnya Kopassus dalam mereformasi dirinya. Jadi, mereka (AS) telah menerima juga laporan tentang TNI dan Kopassus langsung dari tangan pertama perwakilan mereka di Indonesia," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com