Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Gayus, Menkeu Minta Waktu

Kompas.com - 24/03/2010, 15:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta waktu untuk melakukan investigasi terhadap salah satu karyawannya di Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan. Gayus memiliki Rp 25 miliar dan diduga terlibat praktik makelar kasus di Mabes Polri.

"Berikan kami waktu untuk investigasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (24/3/2010) siang.

Menurut Menkeu, pihaknya tengah melakukan investigasi. Kasus ini tengah ditangani oleh dua unit di kementeriannya, yakni Inspketorat Jenderal Bidang Investigasi dan Unit Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak.

"Yang terjadi pada Saudara Gayus, masing-masing fungsi ini harus diawasi juga. Jadi, di Depkeu, kami punya Irjen. Di direktorat jenderal besar seperti pajak, kami bangun unit KITSDA, yaitu melihat disiplin dari sisi pelanggaran etika, norma, dan aturan; disiplin dari pegawai itu," ungkapnya.

Tidak hanya pada kasus Gayus, Menkeu menegaskan bahwa semua pelanggaran yang dilakukan oleh semua pegawainya akan diproses sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. "Kami masih bisa cek juga melalui data sekundernya, apakah mereka betul-betul menjalankan kinerja seperti yang dikerjakan. Namun, kalau di dalam proses ada saja satu-dua orang yang melanggar, entah itu sudah lama atau baru-baru saja, kami juga tetap harus punya mekanisme koreksi," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com