Hawa Intervensi Mulai Terasa di Muktamar NU

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kemungkinan adanya intervensi pihak luar ke dalam Muktamar Ke-32 NU, terutama terkait pemilihan rais aam dan ketua umum PBNU, mulai dirasakan. Ketua PBNU KH Masdar Farid Masudi dan mantan Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi kepada wartawan di Makassar, Rabu (24/3/2010), mengakui hal itu.

"Saya sendiri tidak mengamati persis. Tetapi, banyak yang membaca demikian," kata Masdar yang juga salah satu kandidat ketua umum PBNU itu. Menurut Masdar, kemungkinan pihak luar, termasuk pemerintah, untuk mengintervensi NU selalu ada.

Namun, jika intervensi itu berhasil, yang paling salah adalah orang NU sendiri karena mau diintervensi. "Intervensi pemerintah tak salah. Yang salah orang NU karena mau diintervensi," kata Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tersebut.

Meski demikian, Masdar mengingatkan pihak luar agar tidak mengintervensi NU karena yang rugi bukan hanya NU, tetapi juga bangsa Indonesia. "Bangsa ini justru akan memperoleh manfaat jika NU dibiarkan otonom sebagai penjaga moral. NU itu institusionalisasi ulama yang independen, kalau diintervensi kekuasaan akan hancur dua-duanya," katanya.

Acak-acak NU

Hal senada dikemukakan Masduki Baidlowi. Menurut dia, muktamar kali ini tak ubahnya seperti muktamar di Cipasung pada 1994. "Sangat kuat intervensi pihak luar untuk mengacak-acak organisasi NU. Caranya, pihak luar itu menuduh seakan-akan pengurus PBNU sekarang ini dalam bekerja dan bertindak tidak menggunakan prinsip-prinsip khittah," katanya.

Menurut dia, tuduhan itu dimaksudkan untuk memengaruhi pengurus cabang dan wilayah yang mempunyai hak suara saat pemilihan nanti. Selain itu, kata Masduki, intervensi juga dilakukan melalui jalur birokrasi dan partai politik, terutama yang berbasis NU.

"Ada pejabat tinggi yang menelepon gubernur-gubernur agar menyukseskan pasangan calon tertentu yang sudah mendapat restu dari 'atas'," katanya.