Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kopassus Harus Diperjuangkan dalam Kunjungan Obama

Kompas.com - 14/03/2010, 08:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga menilai, sangatlah tidak beralasan apabila Amerika Serikat masih berpandangan miring soal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) sehingga tidak diikutkan dalam berbagai perjanjian militer dengan Indonesia.

"Kita harus tegas dalam peningkatan kerja sama di bidang pertahanan, yakni berbentuk antarmiliter, misalnya melalui international militairy educational training (IMET), maka masih dengan konsep tidak mengikutkan Kopassus, itu tidaklah fair," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/3/2010) malam. Theo L Sambuaga, yang juga mantan Ketua Komisi I DPR, mengatakan hal itu sehubungan dengan rencana kedatangan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia dalam waktu dekat.

Dalam kaitan peningkatan kerja sama antarmiliter dengan memprioritaskan modus IMET (kerja sama pendidikan dan latihan) itu, Theo Sambuaga meminta AS agar mengikutsertakan perwira-perwira TNI dari Kopassus. "Selama ini memang AS belum mau memasukkan Kopassus dengan alasan tekanan dari Kongres AS yang selalu kaitkan Kopassus dengan kejadian-kejadian pada masa lalu, seperti masalah HAM di Timor Timur," katanya.

Theo Sambuaga menilai, tidak ada alasan bagi AS untuk selalu mengaitkan kerja sama militer (dengan melibatkan Kopassus) dengan kejadian-kejadian masa lalu tersebut. "Saya kira itu sudah tidak beralasan. Karena siapa pun yang melanggar hukum dan HAM itu sudah pernah melalui proses pengadilan secara terbuka dan yang bersalah telah dihukum. Kita perlu tegaskan, janganlah menghukum institusinya. Ini tidak benar," ungkapnya.

Kalau kesalahan-kesalahan itu dikaitkan dengan institusi, ungkap Theo Sambuaga, berarti memvonis institusinya dan itu tidak bisa dibenarkan karena ini menyangkut personel serta telah melewati suatu proses hukum secara terbuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com