PPP Siap Hadapi "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada voting pengambilan keputusan akhir terkait kasus Bank Century, tadi malam, sangat mengejutkan. Seluruh pengunjung Rapat Paripurna DPR riuh rendah saat tak satu pun anggota Fraksi PPP yang berdiri ketika Ketua DPR Marzuki Alie meminta pemilih opsi A untuk berdiri.

Sikap PPP ini di luar dugaan setelah sebelumnya memilih bergabung di blok Demokrat yang berpegang teguh pada opsi A. Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy alias Rommy mengatakan, partainya siap menghadapi konsekuensi apa pun atas sikap yang dipilih. Dikatakannya, pilihan sikap tersebut merupakan wujud dari menyalurkan aspirasi konstituen partai.

”Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Partai Demokrat. Fraksi PPP ada karena konstituen. Memang ada permintaan koalisi sejalan dengan Demokrat. Tapi, keberadaan kami juga karena konstituen,” kata Rommy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

Mengenai kemungkinan reshuffle terhadap para menteri dari partai koalisi yang tak sejalan, Rommy menambahkan, partainya akan menerima apa pun keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Ya, kami harus gentlement. Presiden bisa melakukan evaluasi. Kalau sudah tidak sejalan dan harus terima hukuman, itu bagian dari apa yang menjadi keyakinan Presiden, kami terima saja,” ujar mantan anggota Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century ini.

Akan tetapi, Rommy membantah bahwa apa yang dilakukan PPP dan dua partai koalisi lainnya, Golkar dan PKS, tak sesuai dengan etika berkoalisi. Kontraksi dalam koalisi, menurut dia, bagian dari dinamika berpolitik. ”Soal koalisi diatur dalam UU. Koalisi SBY-Boediono melandaskan diri dari parameter kesepahaman. Mengenai norma detail tidak diatur secara rinci. Ke depannya, koalisi yang dibangun, perlu dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan baru sehingga bisa dinilai apakah ada pelanggaran etika,” kata Rommy.