Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wah! Pusdiklat Pasukan Perdamaian PBB Dibangun di Bogor

Kompas.com - 11/02/2010, 10:14 WIB

BOGOR, KOMPAS.com - Pusat Pendidikan dan Latihan Peace Keeping (pasukan penjaga perdamaian) Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dibangun di Bogor. Penanggung jawab pembangunannya Departen Pertahanan RI dan sudah disetujui Presiden RI.

"Ini suatu kehormatan bagi Indonesia, terlebih lagi kami warga Bogor, karena PBB mempercayai fasilitas pusdiklat bagi peace keeping-nya di sini. Jadi, yang akan dibangun pusdiklat, bukan pangkalan militer. PBB mah, heute gaduh pangkalan militer," tutur Bupati Bogor Rachmat Yasin di Cibinong, Rabu (10/2/2010) sore kemarin.

Menurut Bupati Bogor, proyek pembangunan pusdiklat itu di bawah Departemen Hankam dan sudah disetujui atau diketahui Presiden RI. Ia mengakui sudah bertemu utusan dari Dephan, membicarakan rencana lokasi pusdiklat itu  di Bogor. "Sebulan lalu kami melihat-lihat lokasinya. Ikut juga bersama kami Kepala BPN  Kabupaten Bogor Jamaludin," kata Rachmat Yasin.

Lokasi lahan yang dilihatnya adalah lahan bekas hak guna usaha (HGU) perkebunan milik Probosutedjo, di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup. Luasnya sekitar 200 hektar. Di pusdiklat tersebut akan dibangun pula fasilitas run way (landasan pacu pesawat), sehingga menambah cepat pergerakan pasukan penjaga perdamaian dunia itu bergerak, tanpa terlalu merepotkan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

"Maret nanti dijadwalkan akan dibicarakan rencana pembangunan pusdiklat peace keeping itu lebih lanjut. Kami berharap, pusdiklat itu benar-benar dibangun di Indonesia, tepatnya di Bogor. Ini satu kehormatan," tutur Bupati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com