Perlu, Dialog Papua

Ia menggarisbawahi fakta, sembilan tahun sejak diberlakukannya otonomi khusus, walau dana sudah mengalir triliunan rupiah ke Papua, tidak banyak kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan.

”Walau pada saat yang sama, otonomi khusus menghasilkan putra daerah yang jadi pejabat politik,” kata Syamsuddin.

Komisi I menyatakan menerima masukan dari LIPI ini. Ketua Komisi I DPR Kemal Stamboel mengatakan, pihaknya melihat dialog tanpa prasangka adalah kunci dari masalah di Papua. Kemal juga menyoroti perlunya penajaman UU Otsus untuk sampai pada penerapannya.

”Harus ada turunan-turunan yang jelas dan aplikatif,” kata Kemal.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Effendy Choirie, menyatakan, saat UU Otsus itu dibuat, Papua hanya meminta representasi kultural lewat Majelis Rakyat Papua, nama Papua, dan lambang bintang kejora. (EDN)