Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buku Putih Century, Penjelasan Pemerintah soal Penyelamatan Krisis

Kompas.com - 12/01/2010, 14:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sepertinya ingin meluruskan kontroversi kasus penyelamatan Bank Century (kini Bank Mutiara) yang mencapai Rp 6,7 triliun. Sejak Desember 2009, Tim Asistensi Sosialisasi Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan mulai menyusun "Buku Putih" untuk menjelaskan proses penyelamatan bank bermasalah tersebut.

Buku yang berjudul Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis ini telah diterbitkan pada Januari 2010. Saat ini, buku setebal 74 halaman dengan dominasi warna putih ini telah diedarkan secara terbatas. Sampul buku ini bergambar potongan-potongan tulisan surat kabar terkait krisis terbitan tahun lalu. Sampulnya pun cukup apik karena menggunakan kertas glossy yang mengilap.

Berbagai data penting terkait dengan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis terungkap dalam buku ini. Dalam buku yang terdiri dari 10 bab ini, terdapat kutipan-kutipan dari para tokoh terkait upaya penyelamatan saat krisis ekonomi. Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi dengan tanya jawab mengenai hal-hal yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat, seperti bank gagal dan dampak sistemik.

Selain data terkait krisis dan penyelamatan Bank Century, buku ini juga disisipi potongan-potongan berita atau kliping dari berbagai media, baik surat kabar maupun media online.

Menurut Sekjen Depkeu Mulia Nasution, buku ini dicetak oleh perusahaan yang biasa membuat nota keuangan dan RAPBN dengan anggaran dari Depkeu. "Meski nonprofit, buku ini harus dikerjakan efisien. Ini dikerjakan di perusahaan yang mencetak nota keuangan. Kan supaya enak bacanya. Mudah-mudahan tidak megecewakan," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com