Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ray Rangkuti: KPU Harus Tindak Lanjuti "Gurita Cikeas"

Kompas.com - 28/12/2009, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Century karya George Junus Aditjondro sebagai penemuan yang luar biasa.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menindaklanjuti temuan yang diungkapkan oleh George dalam buku tersebut. "Ini penemuan yang luar biasa. KPU harus menindaklanjuti temuan ini. Harus diinvestigasi KPU. Karena isyaratnya sudah ada," ujar Ray di kantor Reform Institute, Jakarta, Senin (28/12/2009).

Menurutnya, ada tiga pola yang diungkap George dalam buku tersebut, yakni pola pengusaha hitam atau Arthalyta Suryani, dana asing, dan dana pajak dari BUMN.
Ketiganya disebut sebagai sumber dana kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang akhirnya memenangi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Ray yakin, buku tersebut ditulis dari data-data dan analisis yang dimiliki George.

"Dari mana parpol dapat uang sebesar itu. Kita bisa lihat iklannya, dari mana dia bisa beriklan tanpa uang sebesar itu," katanya. 

Ray mengatakan, jika Demokrat dan tim pasangan SBY-Boediono terbukti menerima dana dari ketiga pihak tersebut, berarti mereka telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan ancaman sanksi dapat didiskualifikasi dari pemilu dan kemenangannya dicabut.

Kemudian, KPU dapat menetapkan pemenang pemilu kedua sebagai pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Di samping itu, KPU juga dapat menggelar pemilu ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com