Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus dan Sosok Idrus Diragukan

Kompas.com - 06/12/2009, 05:16 WIB

”Ribut-ribut kemarin soal pembentukan pansus, kan, hanya taktik buying time untuk mencari siapa kira-kira orang yang cocok untuk jadi ketua pansus,” ujar Ikrar.

Terpilihnya Idrus sejak awal sudah diduga. Menurut keterangan salah seorang anggota pansus, Presiden Yudhoyono telah mengumpulkan menteri-menteri dari partai koalisi untuk satu suara (Kompas, 5/11).

Idrus tanggapi ringan

Saat dihubungi secara terpisah, Idrus Marham menanggapi ringan sejumlah keraguan yang dilontarkan banyak kalangan terhadap dirinya yang dinilai tidak akan mampu berbuat apa-apa sesuai harapan masyarakat, terutama lantaran latar belakangnya yang sejak lama dekat dengan sosok Yudhoyono.

”Saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap kritik dan keraguan yang ditujukan kepada saya. Terima kasih banyak. Semua itu justru akan saya jadikan sebagai pemicu agar benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam memimpin pansus,” ujar Idrus.

Kemarin anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan, pansus akan menentukan tokoh dan pihak yang akan dipanggil untuk memperjelas kasus Bank Century pada 14 Desember nanti.

”Siapa-siapa yang akan diundang belum dibahas karena kemarin (Jumat) baru selesai membentuk pimpinan. Demokrat belum mengajukan nama-nama khusus,” katanya.

Secara terpisah, Dewan Pimpinan Pusat PPP dan Fraksi PPP DPR yang menggelar rapat konsultasi kemarin mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mendapatkan keterangan tentang kasus Bank Century. Pertemuan yang dilakukan di rumah dinas Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, di Widya Chandra, Jakarta, itu juga akan dilakukan terhadap pihak-pihak lain yang terkait kasus Bank Century.

”Kebetulan tadi (Sabtu) yang bisa datang Bu Sri Mulyani,” kata anggota Pansus Hak Angket DPR dari PPP, M Romahurmuziy.

Pihak lain yang akan diundang PPP adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Wakil Presiden, Boediono, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Romahurmuziy mengatakan, Fraksi PPP ingin mempercepat pengumpulan informasi tentang kasus Bank Century. Jika menunggu kerja pansus, dikhawatirkan waktu yang tersedia tidak akan mencukupi. Pansus hanya memiliki waktu 60 hari sejak ditetapkan Jumat malam, padahal pihak yang akan dimintai keterangan jumlahnya besar. Jika menunggu 14 Desember nanti, akan ada sembilan hari yang terbuang percuma.

Meskipun demikian, lanjutnya, informasi yang dikumpulkan PPP itu belum tentu akan diterima sebagai masukan oleh pansus. Romahurmuziy mengatakan, PPP tidak khawatir jika langkah pemanggilan sejumlah pihak terkait kasus Bank Century itu berbeda dengan sikap Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi. (DWA/MZW)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com