Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memahami "Penyelesaian di Luar Pengadilan " ala SBY

Kompas.com - 23/11/2009, 10:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Rudi Satrio, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kelanjutan kasus dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, masih kabur.

Dalam pertemuan antara Presiden dan pimpinan media massa, malam tadi, Presiden menyatakan kemungkinan penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme di luar pengadilan (out of court settlement). Menurut Rudi, ada sejumlah tafsir atas pernyataan tersebut.

"Kalau dalam kasus pidana, berarti mau dikontekskan dengan SP3 karena, kalau di luar pengadilan, itu kan didamaikan. Tapi dalam pidana tidak bisa karena bukan delik aduan," kata Rudi kepada Kompas.com, Senin (23/11).

Ia membaca dua hal terhadap pernyataan Presiden. Pertama, kasus Bibit-Chandra tidak akan dibawa ke pengadilan. Kedua, hal itu diselesaikan dengan cara damai. "Tapi saya agak bertanya juga, mau didamaikan tapi bukan delik aduan. Jadi, pernyataannya masih kabur. Hanya, ini bisa menjadi masukan bagi kepolisian agar menindaklanjuti dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," ujarnya.

Tim bentukan Presiden, Tim Delapan, dalam rekomendasi yang dibuat juga menyarankan agar kasus Bibit-Chandra dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung menduga bahwa Presiden akan mengambil keputusan yang kompromistis. "Kalau melihat sinyal yang diberikan saat bertemu pimpinan media, saya menangkap keputusan yang diambil kompromistis. Keputusan akan mengakomodasi keputusan Tim Delapan, tapi tidak semua," kata Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR, di Gedung DPR, Jakarta.

Akan tetapi, hal utama yang harus dilakukan Presiden adalah bersikap tegas terhadap siapa saja yang melakukan kriminalisasi, dan konsisten dengan janji pemberantasan mafia hukum. Apa pun keputusan Presiden, ia yakin hal itu akan menimbulkan pro dan kontra. "Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut, harus tegas," ujar Pramono.

Presiden SBY dijadwalkan akan menyampaikan sikap terhadap rekomendasi Tim Delapan pada malam ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com