Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dia Dua Lokasi "Nonton Bareng" Pidato SBY

Kompas.com - 23/11/2009, 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdapat dua lokasi di Jakarta, Senin (23/11), yang akan menjadi ajang acara "nonton bareng" pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY secara resmi akan mengumumkan sikap Presiden terkait rekomendasi Tim Delapan.

Dua lokasi di wilayah Ibu Kota tersebut adalah Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata IV D/6, Jakarta Selatan, dan di Kantor Imparsial di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.

ICW adalah LSM yang bergerak di bidang antikorupsi di berbagai sektor di Tanah Air, sedangkan Imparsial adalah LSM hak azasi manusia yang pernah dipimpin oleh almarhum Munir, aktivis HAM yang meninggal dunia dalam perjalanannya dari Indonesia menuju Belanda melalui Singapura, 7 September 2004.

Masih belum dapat diketahui pada pukul berapa acara "nonton bareng" akan mulai dilaksanakan karena menyesuaikan diri dengan jadwal Presiden SBY.

Rencananya, setelah acara "nonton bareng" tersebut akan digelar pula acara diskusi untuk menentukan sikap yang akan diambil LSM setelah mendengar pidato Presiden. Berbagai LSM mendesak agar Presiden dapat segera mengambil sikap dengan melaksanakan semua rekomendasi yang telah diumumkan oleh Tim Delapan.

Tim Delapan terdiri atas Ketua Adnan Buyung Nasution, Wakil Ketua Koesparmono Irsan, Komaruddin Hidayat, Hikmahanto Juwana, Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, dan Sekretaris Denny Indrayana.

Sebelumnya, rencana acara "nonton bareng" tersebut diumumkan kepada publik pertama kali oleh Koordinator LSM Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad pada acara diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (20/11).

"Kalau bisa acara nonton barengnya dekat Istana," kata Chalid.

Mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia itu juga mengatakan, pihak yang membiarkan terjadinya tindak kejahatan, seperti korupsi, sama saja dengan menjadikan dirinya sebagai bagian dari konspirasi yang merusak keadilan penegakan hukum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com