Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung: Kepastian Berkas Chandra Ditentukan Senin

Kompas.com - 13/11/2009, 14:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pimpinan KPK (nonaktif), Chandra M Hamzah, akan ditentukan Kejaksaan Agung pada Senin (16/11). Pihak Kejagung telah menerima kembali limpahan berkas yang sebelumnya dikembalikan kepada pihak kepolisian.
     
"Senin (16/11), berkas Chandra M Hamzah akan ditentukan (lengkap atau tidak lengkapnya)," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy, di Jakarta, Jumat (13/11).
     
Sebelumnya, Kejagung mengembalikan berkas Chandra M Hamzah pada Selasa (10/11) dini hari kepada Mabes Polri yang bersamaan dengan keluarnya rekomendasi sementara dari Tim Delapan Investigasi Kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.
     
Jampidsus mengaku berkas Chandra M Hamzah sudah diterima kembali oleh kejaksaan pada Kamis (12/11). "Sekarang berkas Chandra M Hamzah sedang diteliti ulang," katanya.
     
Ketika ditanya wartawan mengenai unsur apakah yang sudah ditajamkan oleh Mabes Polri, ia mengatakan, penajaman itu mengenai hubungan antara Ari Muladi (tersangka kasus pemerasan dan penggelapan) dan oknum KPK. "Ya penajamannya (hubungan) antara Ari Muladi dan oknum KPK," katanya.
     
Ia membantah penentuan lengkap atau tidak lengkapnya berkas Chandra M Hamzah itu berkaitan dengan akan diserahkan rekomendasi dari Tim Delapan kepada Presiden. "Kita tidak bergantung kepada TPF, pidana ada mekanismenya KUHP dan UU Tipikor. Rekomendasi TPF itu tidak mengikat," katanya.
     
Sedangkan berkas Bibit Samad Rianto, ia menyatakan bahwa sampai sekarang masih diteliti dan diperkirakan akan dikembalikan ke penyidik Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com