Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Pelemahan KPK Semakin Kuat

Kompas.com - 12/11/2009, 05:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menyatakan, pengakuan Wiliardi Wizard tentang rekayasa berita acara pemeriksaan untuk menjerat Antasari Azhar dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen semakin memperkuat dugaan tentang skenario penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun ia tak menyamakan kedua kasus tersebut.

”Bisa saja memperkuat dugaan masyarakat selama ini bahwa ada rekayasa terhadap Bibit dan Chandra atau KPK. Sekarang Antasari Azhar pun begitu. Nah, tiga-tiganya, kan, tokoh KPK. Jadi, kalau kita melihat skenario ini—kalau ini benar, mudah-mudahan tidak benar—ada skenario, ada rekayasa untuk menghancurkan atau mengerdilkan KPK. Jika memang skenario itu ada, dapat tergambar bahwa yang pertama dijadikan korban adalah Antasari Azhar, kemudian Bibit dan Chandra,” ungkap Buyung sebelum memimpin pertemuan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Rabu (11/11).

Tiga opsi

Menurut Buyung, kemungkinan terdapat tiga alternatif dalam rekomendasi akhir yang akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

”Satu, kalau masih pada tingkatan polisi, hukum memberikan peluang untuk polisi mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Kalau berkas perkara sudah di tangan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung menurut hukum berwenang mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan,” katanya.

Di luar dua opsi itu, lanjut Buyung, Kejaksaan Agung punya opsi deponeering yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Yudhoyono.

 ”Artinya perkara tidak diteruskan atau dihentikan demi kepentingan umum, yaitu maksudnya lebih banyak mudarat (jeleknya) daripada manfaatnya kalau diteruskan,” ujar Buyung.

Bukan ”malaikat”

Kemarin Tim Delapan juga mendengarkan keterangan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo.

Menurut Buyung, Tim Delapan memiliki nuansa baru mengenai mekanisme kerja internal KPK yang seharusnya juga diperbaiki.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com