Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Keselamatannya Terancam, Chandra Harus Dibebaskan

Kompas.com - 03/11/2009, 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski menyadari Mahkamah Konstitusi (MK) tak memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonannya, kuasa hukum dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberi perhatian bahwa keselamatan nyawa Chandra di dalam tahanan terancam.

Hal ini disimpulkan berdasarkan rekaman yang sudah diperdengarkan dalam sidang uji materi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (3/11). "Seperti kita ketahui, ada ancaman untuk menghilangkan Chandra kalau Chandra dimasukkan ke tahanan. Saya khawatir Chandra akan hilang. Mohon Chandra ditempatkan dalam satu tempat tertentu atau dikeluarkan sekarang juga karena akan dihilangkan," tutur salah satu kuasa hukum KPK, Bambang Widjojanto, di akhir persidangan.

Dalam rekaman terdapat percakapan antara Anggodo dan seseorang yang isinya demikian, "Kalau Chandra sampai masuk tahanan, biar kita habisi sekalian."

Dalam kesempatan ini, Bambang juga meminta agar sejumlah aparat penegak hukum yang disebut di dalam rekaman dipanggil karena terkait barang bukti. "Ada begitu banyak pejabat hukum yang diduga terlibat dan mereka potensial berkaitan dengan barang bukti yang bersangkutan. Segera diambil tindakan khusus yang berkaitan dengan barang bukti. Ini memang bukan bagiannya MK, tapi perlu ditandai MK untuk memperlancar proses hukum ke depan," tutur Bambang.

Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD yang memimpin jalannya sidang mengatakan, kewenangan MK tak dapat memenuhi permintaan kuasa hukum. "Anda tahu sia-sia menyampaikan itu karena kewenangan kami tidak sejauh itu," tutur Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com