SBY Diminta Ganti Kapolri dan Jaksa Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses hukum yang dilakukan polisi terhadap dua Pimpinan KPK (nonaktif), Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, terus mengundang reaksi dari sejumlah elemen masyarakat. Dewan Muda Lintas Agama (DMLA) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengganti Kepala Polri dan Jaksa Agung.

Seruan tersebut antara lain disampaikan oleh perwakilan Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), dan Jaringan Muda Nahdlatul Ulama, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, Senin (2/11).

"Kami meminta kepada SBY untuk melakukan penggantian Kapolri dan Jaksa Agung agar dapat dilakukan penyelesaian secara proporsional," kata Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin.

Penggantian tersebut, kata Izzul, sebaiknya dilakukan agar menghindari seminimal mungkin konflik kepentingan yang terjadi antara oknum-oknum yang terlibat. "Untuk menghindari seminimal mungkin conflict interest terhadap pihak-pihak yang terkait," tuturnya.

Menurutnya, dengan begitu besarnya reaksi masyarakat terhadap kisruh yang terjadi antara dua lembaga penegak hukum tersebut, Presiden SBY justru harus turun tangan langsung. "Dari sisi kebijakan, sebenarnya Presiden punya kewenangan langsung untuk itu (penggantian)," ujarnya.

Terlebih, kata Izzul, momentum pemerintahan dan kabinet baru ini juga bisa dijadikan dasar SBY untuk melakukan reformasi di tubuh Polri dan Kejaksaan. "Mudah-mudahan ini berjalan. Citra polisi dan Kejagung selama ini kan belum bagus. Masih banyak kok figur-figur lain yang bagus di Polri dan Kejaksaan," tandasnya.