Masukan untuk Presiden, Segera Gelar Perkara Kasus Bibit-Chandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak kepolsian diminta untuk melakukan gelar perkara di hadapan para ahli hukum independen dan tokoh masyarakat terkait tuduhan dan penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Tujuannya, untuk menepis ketidakpercayaan masyarakat atas proses hukum yang dilakukan polisi terhadap dua komisioner KPK tersebut.

Demikian salah satu butir rekomendasi yang disampaikan empat orang tokoh dan cendekia yang diundang secara khusus oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Negara, Minggu (2/10) malam, untuk memberi masukan terkait perkembangan kasus Bibit-Chandra.

"Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap perkara tersebut yang ditangani kepolisian dan kejaksaan sangatlah tipis. Tidak dapat dipungkiri tidak ada kepercayaan publik atas proses yang dilakukan polisi dan kejaksaan. Oleh karena itu diperlukan gelar perkara yang transparan untuk mengembalikan itu," jelas Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Teten Masduki yang dihubungi Kompas.com, Minggu.

Selain Teten, Presiden juga mengundang Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis yang sebelumnya diberitakan hadir tidak tampak.

Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinaor Perekonomian Hatta Rajasa, Juru Bicara Kepresiden Dino Patti Djalal, dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana.

Menurut Teten, dalam pertemuan itu disampaikan pada Presiden  masyarakat melihat ada proses hukum yang tidak normal dalam kasus Bibit-Chandra, terlebih setelah beredarnya rekaman yang diduga berisi rekayasa melemahkan KPK. Maka, selain mengusulkan gelar perkara, dalam pertemuan itu juga diusulkan agar Presiden membentuk tim independen untuk mengungkap proses hukum dan rekaman yang dimiliki KPK.

"Presiden mendengarkan masukan-masukan kami. Dia risau dengan perkembangan kasus ini dan ingin masalah ini segera selesai," ucap Teten.