Lembaga Penyiaran Asing Dilarang Berdiri di Indonesia

Kompas.com - 21/10/2009, 21:14 WIB
Editorksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo Gatot S Dewa Broto, Rabu (21/10) di Jakarta.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.Kominfo/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia. "Namun, lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

UU Penyiaran itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, yang di situ ditetapkan bahwa lembaga tersebut hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan izin menteri.

Perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya tersebut juga diwajibkan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, perangkat pengiriman berita tersebut hanya dapat digunakan di Indonesia dalam jangka waktu yang diizinkan menteri.

"Setelah masa berlaku penggunaan perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya telah habis, lembaga penyiaran asing wajib membawa kembali perangkat pengiriman dan penerima siaran tersebut ke negara asalnya," katanya.

Bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan peliputan di Indonesia diwajibkan untuk disimpan oleh lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu paling kurang selama satu tahun.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan, untuk mendapatkan izin siaran secara tidak tetap ataupun melakukan kegiatan jurnalistik hingga membawa perangkat pengiriman ke dan penerima dari satelit, lembaga penyiaran asing diharuskan mengajukan surat permohonan tertulis kepada menteri.

"Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud memuat alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan, serta dilengkapi rekomendasi dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat lembaga penyiaran asing tersebut," katanya.

Selanjutnya, pemberian izin kegiatan peliputan oleh lembaga penyiaran asing di Indonesia akan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Gatot mengatakan, izin kegiatan peliputan akan diberikan kepada lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu tertentu. Jika untuk perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya, dan/atau penempatan koresponden di Indonesia, maka hal itu diberikan izin sesuai dengan permohonan.

Untuk pendirian kantor penyiaran asing di Indonesia, akan diberikan izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 3 bulan sebelum izin berakhir untuk dilakukan evaluasi.

Pihaknya juga berhak untuk meninjau kembali keberadaan lembaga penyiaran asing yang dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Nasional
Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Nasional
Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Nasional
Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X