Lembaga Penyiaran Asing Dilarang Berdiri di Indonesia

Kompas.com - 21/10/2009, 21:14 WIB
Editorksp

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo Gatot S Dewa Broto, Rabu (21/10) di Jakarta.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 43/PER/M.Kominfo/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia. "Namun, lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

UU Penyiaran itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, yang di situ ditetapkan bahwa lembaga tersebut hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik di Indonesia dengan izin menteri.

Perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya tersebut juga diwajibkan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, perangkat pengiriman berita tersebut hanya dapat digunakan di Indonesia dalam jangka waktu yang diizinkan menteri.

"Setelah masa berlaku penggunaan perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya telah habis, lembaga penyiaran asing wajib membawa kembali perangkat pengiriman dan penerima siaran tersebut ke negara asalnya," katanya.

Bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen yang diperoleh dari kegiatan peliputan di Indonesia diwajibkan untuk disimpan oleh lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu paling kurang selama satu tahun.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan, untuk mendapatkan izin siaran secara tidak tetap ataupun melakukan kegiatan jurnalistik hingga membawa perangkat pengiriman ke dan penerima dari satelit, lembaga penyiaran asing diharuskan mengajukan surat permohonan tertulis kepada menteri.

"Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud memuat alasan, jangka waktu, dan lokasi kegiatan, serta dilengkapi rekomendasi dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara asal tempat lembaga penyiaran asing tersebut," katanya.

Selanjutnya, pemberian izin kegiatan peliputan oleh lembaga penyiaran asing di Indonesia akan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Gatot mengatakan, izin kegiatan peliputan akan diberikan kepada lembaga penyiaran asing dalam jangka waktu tertentu. Jika untuk perangkat pengiriman ke dan penerima siaran dari satelit dan/atau media lainnya, dan/atau penempatan koresponden di Indonesia, maka hal itu diberikan izin sesuai dengan permohonan.

Untuk pendirian kantor penyiaran asing di Indonesia, akan diberikan izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 3 bulan sebelum izin berakhir untuk dilakukan evaluasi.

Pihaknya juga berhak untuk meninjau kembali keberadaan lembaga penyiaran asing yang dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Nasional
Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Nasional
Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Nasional
Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Nasional
Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X