Patrialis Dapat Tekanan dari Presiden soal Pengadilan Tipikor

JAKARTA, KOMPAS.com — Patrialis Akbar, calon menteri Hukum dan HAM, mengungkapkan bahwa presiden memintanya untuk menindaklanjuti Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"UU realisasikan. Akhir Desember siap untuk membentuk pengadilan-pengadilan," kata Patrialis, menjelaskan beberapa hal yang disampaikan SBY saat wawancara. Hal tersebut dikatakan Patrialis yang juga anggota DPR dari Fraksi PAN seusai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Senin (19/10).

Untuk itu, lanjut Patrialis, ia diminta berkoordinasi dengan MA dan Kejaksaan karena pembentukan Pengadilan Tipikor tidak sendiri. Berdasarkan catatan Kompas.com, ada 7 provinsi yang siap dibentuk Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat, yakni Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, dan Samarinda.