Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komposisi Pimpinan MPR Tergantung Lobi-lobi

Kompas.com - 03/10/2009, 14:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Komposisi pimpinan MPR masih menjadi perdebatan di antara DPR dan DPD. Dalam rapat paripurna kedua MPR, tata tertib dan tata cara pemilihan ketua MPR disahkan, dan disebutkan bahwa komposisi pimpinan MPR akan diputuskan melalui rapat konsultasi atau lobi-lobi politik.

"Sesuai kesepakatan, maka komposisi DPD dan DPR dalam MPR ditetapkan tergantung lobi-lobi politik nanti," kata Ketua MPR sementara, Marzuki Ali, di sela-sela sidang MPR di kompleks DPR, Jakarta, Sabtu (3/10).

Rapat konsultasi akan diselenggarakan siang ini sebelum rapat paripurna MPR ketiga dimulai. Dijadwalkan, siang ini MPR akan menggelar rapat paripurna ketiga dengan agenda pemilihan pimpinan MPR RI pada pukul 14.00. "Nanti siang akan ada rapat konsultasi dan lobi, sebelum rapat ketiga dimulai," cetus Marzuki.

Adapun komposisi pimpinan MPR ditetapkan berjumlah lima orang, terdiri dari empat ketua, dan 1 wakil ketua, yang dipilih dengan sistem paket. Unsurnya harus mencerminkan anggota DPR dan DPD yang diusulkan fraksi atau kelompok anggota DPD.

Penetapan tata tertib ini lantas mendapat interupsi dari anggota DPD, Wahidin Ismail (Papua Barat), yang meminta agar pimpinan MPR ditetapkan dengan komposisi, minimal, dua orang berasal dari DPD.

"Pimpinan MPR itu, DPD minimal dua orang untuk mengembangkan keterwakilan dari DPR dan DPD," ujarnya.

Interupsi ini langsung ditanggapi oleh Marzuki yang menegaskan bahwa komposisi pimpinan MPR akan ditetapkan dalam lobi-lobi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com