KPI: Tontonan di Ruang Publik Makin Tak Terkontrol

Semua keputusan ini diambil melalui Rapat Pleno KPI Pusat pada tanggal 8 September 2009, setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari tim panelis. 

Perkuat KPI

Edy Utama yang mantan Ketua Umum Dewan Kesenian Sumatera Barat itu berpendapat, Indonesia tetap harus mempertahankan kebebasan pers yang ada selama ini, namun itu bukan berarti bebas pula menyiarkan program yang merusak moral bangsa.

"Kita tidak mungkin menghidupkan kembali Badan Sensor Film seperti di zaman Orde Baru, yang lebih banyak menjadi alat politik penguasa. Tetapi kita perlu mencari suatu mekanisme kontrol siaran yang efektif. Mungkin Pemerintah perlu memperkuat KPI, sehingga bisa berfungsi secara baik. Akan lebih baik, jika masing-masing stasiun televisi swasta memiliki semacam self control, sehingga akan terlihat lebih bertanggungjawab. Jangan pancing pihak penguasa untuk memberlakukan kembali sensor yang pernah terjadi di zaman orde baru,"  tandasnya.

Menurut Edy, negara kita penuh dengan ironi. Malaysia yang belakangan ini kita caci-maki karena mencuri karya budaya bangsa kita, justru bisa membuat tayangan yang bersifat edukatif dan menarik untuk ditonton semua kalangan di televisi, seperti serial Upin & Ipin . "Sementara sinetron dan film-film kita yang bermutu sangat langka dapat ditonton di televisi kita. Industri media elektronik kita, termasuk para produsernya, lebih banyak memikirkan keuntungan material, sementara pemerintah kita sepertinya tidak berbuat apa," katanya.