Ketika Media Lepas dari Diktator Masuk ke Kapitalis

Kompas.com - 25/08/2009, 19:02 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Bisa dikatakan, media menjadi kekuatan keempat di sebuah negara setelah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Namun, saat ini peran media, terutama independensinya, mulai digerogoti oleh kekuatan pasar.

"Pendapat saya, redaksi di media yang independen idealnya independen secara internal maupun eksternal," kata Anett Keller, penulis buku Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional, dalam diskusi bukunya di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurut perempuan Jerman lulusan S-2 bidang jurnalistik dan ilmu politik di Leipzig itu, independensi pers mengalami dualisme. Satu sisi dijamin dalam UUD 1945, sedangkan di sisi lain pengemban amanah tersebut adalah swasta. "Maka kerap terjadi konflik kepentingan di sana," kata perempuan yang saat ini menjadi koresponden surat kabar The Asia Pacific Times itu.

Menurut dia, saat ini media mulai cenderung ke pasar. Dengan demikian, keberagaman opini dan catatan kritis terhadap suatu persoalan menjadi sangat hati-hati dan kurang.

Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu mengatakan, Kompas saat ini lebih rumit menghadapi somasi daripada menghadapi Soeharto. 

Kejadian ini, lanjutnya, bisa terjadi karena demokrasi belum tumbuh menjadi budaya. "Sebagai pilar keempat oke. Namun, yang terjadi ini mau dimatikan melalui somasi, gugatan. Demokrasi baru teknis saja," tuturnya.

Apa yang dialami Kompas juga dialami oleh Koran Tempo. Menurut Metta Dharmasaputra, Redaktur Koran Tempo, saat ini kekuatan modal tidak bisa dihindari. Independensi media menjadi taruhannya. "Indepensi bukan soal keberanian. Tapi setelah era reformasi keberanian tidak cukup. Saat ini independensi terkait juga dengan hitung-hitung uang," kata Metta.

Kemudian ia mengungkap kasus gugatan Tommy Winata ke Tempo. Saat itu Goenawan Muhammad, Pendiri Majalah Tempo, mengumpulkan semua redaksi dan wartawan. "Kesimpulannya, lawan! Tapi, biayanya tetap dihitung. Independensi harus dihitung dari rupiah ke rupiah. Independensi bukan soal ideologi, tapi juga modal," ia menjelaskan.

Lebih lanjut, Rikard menuturkan, bagi pemilik media yang mempunyai latar belakang media maka pemikirannya adalah good journalism, kredibel, sirkulasi, dan iklan. "Tapi kalau yang punya media berlatar belakang bisnis-ekonomi maka logika terbalik. Yang dipikirkan terlebih dahulu adalah apakah ada iklannya atau tidak. Ini mengancam independensi," tegasnya.

Ke depan, Metta mengatakan bahwa persoalan independensi ini menjadi tantangan besar. Apakah media menjadi corong pemilik modal atau bisa tetap independen di atas pemilik modal?

Rikard menambahkan, tantangan itu juga datang dari dunia multiplatform, multichannel, dan multimedia yang berkembang saat ini. "Sekalipun demikian, yang perlu diingat kebebasan dan independensi media harus menghasilkan antitesa, yakni rasa tanggung jawab," demikian Rikard Bagun.

File Foto: FES

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

Nasional
UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kabupaten Kolaka

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kabupaten Kolaka

Nasional
UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

Nasional
Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Nasional
Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Aliansi Borneo Bersatu: Edy Mulyadi Harus Tebus Kesalahan kepada Leluhur Kami

Nasional
Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Komisi III Terima Audiensi Perwakilan Kalimantan, Protes Soal Pernyataan Edy Mulyadi

Nasional
Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Menkes: Kapasitas RS di DKI 3.900 Tempat Tidur, jika Dimaksimalkan bisa 11.000

Nasional
Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Kecam Keras Pernyataan Edy Mulyadi, Aliansi Borneo Bersatu: Melukai Hati Masyarakat Kalimantan

Nasional
Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Polisi Tahan 2 Tersangka dalam Kasus Bentrokan Warga di Sorong

Nasional
Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Datangi DPR, Aliansi Borneo Bersatu Sampaikan Aspirasi Agar Pemimpin IKN Putra Kalimantan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.