Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putusan MK Dihadang Demo Tuntut Pemilu Ulang

Kompas.com - 12/08/2009, 13:21 WIB

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan orang yang tergabung dalam Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemilu ulang di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/8) siang ini.

Unjuk rasa ini digelar menyusul sidang pembacaan putusan MK terkait sengketa pemilu presiden yang akan dilakukan pukul 14.00 siang ini. "Kami di sini menyampaikan solusi terbaik adalah pemilu ulang. Pemilu ini harus dibatalkan dan sesegera mungkin untuk diselenggarakan pemilu ulang," kata Koordinator Bendera, Mustar Bona Ventura, di sela-sela aksi unjuk rasa.

 

Ia juga mengatakan unjuk rasa ini digelar untuk memastikan agar Putusan MK tidak berpihak pada pihak manapun. Menurutnya, keputusan itu harus lahir dari proses rasional dan asas hukum.

 

Sebelumnya, unjuk rasa ini berkumpul di markas PDIP, jalan Diponegoro, Jakarta sejak pukul 10.00. Mulai pukul 11.00 ini, simpatisan Bendera mulai berjalan menuju gedung MK di jalan Medan Merdeka, Jakarta. Rencananya, unjuk rasa akan digelar hingga putusan MK selesai dibacakan. "Keadilan harus ditegakkan. Kalau MK tidak mengabulkan pemilu ulang, kami akan gelar demo besar-besaran skala nasional. Di tiap provinsi ada," cetusnya.

 

Dalam unjuk rasa ini, demonstran menuding pilpres ini sebagai pemilu terburuk. Para demonstran membentangkan spanduk yang bertuliskan, seperti, 'Kebenaran bisa disalahkan tapi tak akan bisa dikalahkan'. "SBY tukang bohong, dia terima dana asing untuk menguasai aset negara kita. Untuk kepentingan pemodal asing," kata seorang orator dalam unjuk rasa itu.

 

Selain membawa spanduk, demonstran juga membawa berbagai atribut bendera PDIP dan Partai Gerindra. Di samping itu, tampak juga spanduk tandatangan pernyataan sikap dari aktivis Bendera yang dibentangkan. Sementara itu, puluhan petugas kepolisian tampak berjaga-jaga di sekeliling aksi unjuk rasa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com