Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Terlalu Pagi Bicara Kabinet

Kompas.com - 25/07/2009, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil rekapitulasi pemilu presiden telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (25/7). dengan kemenangan telak pasangan presiden dan wakil presiden SBY-Boediono. Langkah capres incumbent ini untuk duduk kembali di istana diperkirakan akan mulus.

Kendati demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan bahwa pihaknya belum membahas mengenai kabinet pemerintahan nanti.

"Waktunya terlalu pagi membicarakan kabinet. Itu otoritas penuh presiden terpilih, sebaiknya kita tidak ikut merecoki," kata Anas. Bila waktunya nanti, calon presiden terpilih akan menyusun kabinet pemerintahan untuk kepentingan rakyat sebagaimana agenda dan progam-program yang telah dipaparkan sebelumnya. "Nanti akan dibentuk kabinet yang solid untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Saat ditanya, apakah ia mengincar salah satu kursi menteri, Anas menegaskan bahwa keputusan untuk menunjuk menteri sepenuhnya berada di tangan presiden terpilih. "Tidak ada incar-mengincar, kita ikut perintah saja," ujarnya.

Sabtu ini, KPU resmi menetapkan hasil pilpres dengan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden SBY-Boediono sebesar 73.874.562 suara atau sebesar 60, 80 persen. Posisi kedua diduduki pasangan nomor urut 1, Mega-Prabowo dengan perolehan suara sebesar 32.548.105 suara atau sebesar 26,79 persen. Posisi ketiga yaitu pasangan nomor urut 3, JK-Wiranto dengan perolehan suara sebesar 15.081.814 suara  atau sebesar 12,41 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com