Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Serang Iklan Baliho Lawan

Kompas.com - 29/06/2009, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Prabowo Subianto mengatakan, korupsi masih merajalela di Indonesia. Menurutnya, tidak sepantasnya Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang besar berada di bawah negara-negara lain akibat hal tersebut.

"Kalau negara korupsi, kita paling atas," lontarnya saat menghadiri dukungan masyarakat transportasi angkutan umum dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Hotel Mangaradja Jakarta, Senin (29/6). Ikut hadir Hasyim Djojohadikusumo, Dewan Penasihat Tim Sukses Mega-Prabowo; Ketua Umum DPP Organda Murpi Hutagalung serta para pejabat Organda.

Prabowo di hadapan ratusan pendukung yang hadir mengungkapkan, setiap tahun negara kehilangan Rp 200 triliun akibat penyelewengan. "Kita sudah kehilangan Rp 2.400 triliun dalam 12 tahun," lontarnya.

Pasangan Megawati tersebut juga mengkritik gencarnya iklan saat ini yang menyebutkan bahwa pendidikan telah digratiskan oleh pemerintah. "Saya heran ada pemimpin yang berani buat iklan yang demikian bohongnya kepada rakyat," tegasnya kemudian disambut riuh tepuk tangan para pendukung.

Bukan hanya itu, Prabowo kemudian melontarkan kritikan terhadap iklan pasangan capres dan cawapres lain yang menggunakan baliho-baliho besar di jalanan yang menurut Prabowo dananya berasal dari hasil korupsi.

"Duitnya dari mana? Ada dua kemungkinan, duit dari uang rakyat yang dikorupsi atau dari maling-maling pencuri uang rakyat," ungkapnya.

Orasi berlanjut, mantan Danjen Kopassus tersebut mengatakan, saat ini kubunya menghadapi kekuatan yang sangat besar dengan jumlah dana kampanye yang tidak terbatas.

"Yang kita hadapi kekuatan sangat besar dengan uang yang enggak ada serinya. Mereka sudah siap ancang-ancang mau curang," tegasnya.

Bukan hanya pasangan lain yang dihujani kritikan, Prabowo juga mengkritik kerja KPU karena masih ditemukan kasus DPT fiktif. "KPU perlu dipertanyakan independen atau tidak? Jumlah pemilih bertambah tapi TPS dikurangi," katanya lantang dan kembali disambut riuh tepuk tangan para pendukung.

Prabowo berjanji kepada para pendukung jika terpilih akan melakukan perubahan besar bagi Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi akan dua digit. Tidak akan ada lagi istilah wong cilik," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com