Mega-Pro Mulai Susuri Perjalanan Jalur Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon Presiden RI 2009 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerindra, Hj Megawati Soekarnoputri dan H Prabowo Subianto,  melakukan perjalanan menyusuri jalur ekonomi rakyat di Selatan dan Utara pulau Jawa mulai Sabtu  (20/6) pagi hingga beberapa hari ke depan melalui jalan darat. 

Perjalanan calon Presiden Hj Megawati Soekarnoputri di hari pertama ini akan meliputi wilayah-wilayah Selatan Jawa Barat seperti Puncak, Cianjur, Cimahi dan Bandung. Wilayah-wilayah tersebut, merupakan wilayah yang secara kultural merupakan jalur yang sangat potensial menggerakkan perekonomian rakyat. 

Cianjur misalnya, selama ini terkenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang merupakan sentra penghasil bahan pangan utama masyarakat Indonesia, beras. Namun kebijakan-kebijakan pembangunan selama lima tahun terakhir bagi kubu Mega- Prabowo, tidak memihak pada pengembangan potensi ekonomi rakyat dan tidak membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Kebijakan pemerintah yang membuka keran impor beras bagi Mega Prabowo,  makin menjauhkan para petani Indonesia ke dalam kualitas yang tidak membaik. 

Lainnya, seperti wilayah Puncak, merupakan wilayah yang sangat populer bagi masyarakat Jakarta maupun wilayah di Jawa Barat lainnya sebagai tempat untuk beristirahat yang sangat nyaman dengan panorama dan alam pegunungannya. Hal tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat di sana. 

Pembangunan jalan tol Cipularang yang monumental untuk meningkatkan Ekonomi rakyat merupakan hal yang menggembirakan. Pembangunan jalan tol tersebut bukan untuk menghambat aspek kehidupan rakyat di jalur Puncak-Cianjur tersebut, tapi justeru harus memberikan penguatan ekonomi rakyat di jalur tersebut. 

Kota Cimahi, yang merupakan kota industri dan pertanian di Jawa Barat juga akan dilalui. Tak jauh dari sana, Kota Bandung. Di Kota yang kita kenal sebagai Parijs van Java ini juga merupakan ekonomi rakyat terbesar di wilayah Jawa Barat, terutama di sektor garmen (pakaian jadi), serta pemerintahan administratif Provinsi Jawa Barat, kota pendidikan dan budaya Jawa Barat. 

Bagi Mega Prabowo, kebijakan pemerintah lima tahun terakhir jauh dari ekspektasi rakyat untuk kualitas hidup yang lebih baik. Harga-harga yang melonjak tajam sejak tahun 2004 dan masyarakat buruh makin terpuruk kualitas hidupnya. 

"Lainnya, keputusan pemerintah untuk membuka keran impor garmen ke Indonesia mampuat kehidupan usaha garmen yang merupakan sektor ekonomi rakyat menjadi makin terpojok, dan tak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar," ujar Amran Nasution, Direktur Mega-Prabowo Media Center.

Sementara itu, calon Wakil Presiden H Prabowo Subianto akan melakukan perjalanan menyusuri wilayah Utara Jawa Barat yang pada hari pertama besok meliputi wilayah Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat yang merupakan sentra industri rotan. 

Pasangan Mega-Prabowo menilai, kondisi petani nelayan dan pengrajin rotan, tidak dalam kondisi yang menggembirakan. Nilai tukar petani turun, produktivitas nelayan anjlok akibat melonjaknya harga BBM tahun 2005, dan hancurnya sentra-sentra industri rotan, kenyataan yang tak terbantahkan tentang korban kebijakan ekonomi neo-liberalism yang tidak memihak kepentingan rakyat-banyak. 

"Padahal, era pemerintahan Megawati, pondasi ekonomi kerakyatan sudah dibangun. Para nelayan sempat berharap dengan hadirnya program Gerakan Pembangunan Nasional Kelautan dan Perikanan (Gerbang Mina Bahari) yang dicanangkan Presiden Megawati, pada Sabtu, 11 Oktober 2003. Tapi kini, gerakan yang bertujuan mengamankan hasil laut sekaligus memberdayakan nelayan itu terhenti bersamaan terjadinya suksesi pada 2004,"  Amran Nasution menjelaskan.  

Menurutnya lagi, pengrajin industri olahan berbahan baku rotan dalam negeri  menjerit seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No.12 Tahun 2005 tentang Pencabutan Larangan Ekspor Rotan. Dengan dicabutnya larangan ekspor rotan, pasokan ekspor rotan mentahan terus 'lari' ke luar negeri. Sedangkan industri di dalam negeri menjerit karena sulitnya pasokan bahan baku. 

"Hj Megawati Soekarnoputri sebagai calon Presiden, bersama H Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden, merupakan dua tokoh nasional yang konsisten mengusung visi kerakyatan dalam platform politiknya dalam membangun bangsa Indonesia menuju bangsa yang besar, sejahtera, adil dan makmur, seperti yang menjadi cita-cita Proklamasi kemerdekaan," ujarnya.

Perjalanan Mega-Prabowo menyusuri daerah-daerah di Jawa Barat yang merupakan jalur kultural ekonomi kerakyatan tersebut, sambung Amran, merupakan aktualisasi keduanya untuk kembali menghidupkan denyut nadi serta harapan-harapan rakyat tentang kehidupan yang lebih baik ke depan  dengan mengusung visi ekonomi kerakyatan,  bagi wong cilik Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik.

"Kembalinya denyut nadi ekonomi rakyat. Kontrak Politik, tegaskan komitmen kerakyatan selama perjalanan, selain menghadiri rapat umum kampanye terbuka, pasangan Mega-Prabowo juga akan melakukan kontrak politik dengan sejumlah komponen masyarakat, baik itu kalangan profesi, buruh, tani maupun nelayan. Kegiatan juga akan diisi dengan kunjungan ke pasar-pasar, pusat-pusat kerajinan, pesantren dan sebagainya," jelasnya.

Bagi Mega-Prabowo, sambung Amran, kontrak politik bukan semata-mata menggalang simpati komponen masyarakat yang diharapkan menjadi calon pemilih, melainkan untuk lebih mempertegas komitmen ekonomi kerakyatan dwi-tunggal Mega-Prabowo. 

Sebab, Amran menjelaskan lagi, tanpa pernyataan hitam di atas putih, sebagaimana pengalaman Pemilu 2004 lalu, janji-janji Capres-Cawapres sekedar menjadi pernyataan politik kosong. Ia mencontohkan, janji revitalisasi pertanian dan perdesaan yang tidak kunjung ditepati hingga sekarang ini. 

"Komitmen kerakyatan Mega-Prabowo bukan isapan jempol belaka. Apalagi disebut janji kosong. Pondasi ekonomi kerakyatan sudah dibangun oleh pemerintahan Kabinet Gotongroyong. Belum lagi dasar filosofis tujuan bernegara sebagaimana termaktub pada Alenia IV UUD 1945, maupun pilar pembangunan ekonomi sebagaimana bunyi Pasal 33 UUD 1945," ungkapnya.

"Pilar-pilar penyelenggaraan hidup bernegara yang berpihak kepada kepentingan rakyat itu yang akan ditegaskan dalam kontrak politik pasangan Mega-Prabowo," kata Amran lagi. (dayat)