Ekonomi Kerakyatan Cuma Kulitnya....

JAKARTA, KOMPAS.com — Konsep ekonomi kerakyatan yang digaungkan oleh pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo dinilai hanya slogan. Nantinya akan tetap menjalankan agenda-agenda neolib.

"Ekonomi kerakyatan itu 'LKDL', luarnya kerakyatan dalamnya liberal," kata Ketua DPP Hizbut Tahrir MR Kurnia saat diskusi di Jakarta, Kamis (18/6).

Kurnia mengatakan, sikap yang akan diambil oleh Mega jika terpilih tidak akan berbeda dengan SBY yang menjalankan agenda neolib. "Dulu Presidennya Mega, Menko Polkam-nya SBY, Menko Kesra-nya JK, dan Menteri Keuangan-nya Boediono. Jadi sama saja, mereka satu kongsi," lontarnya.

Pada pemerintahan Mega, kata Kurnia, telah melakukan agenda-agenda neoliberalisme dengan menaikan harga BBM serta adanya UU yang berbau neolib, seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, dan UU Pendidikan. "Itu semua pada zaman Mega," ungkapnya.

Sedangkan pemerintahan sekarang, ungkap Kurnia, juga ikut menjalankan agenda-agenda neolib, dapat dilihat dengan menjamurnya ritel modern yang mematikan pasar tradisional. Selain itu, adanya liberalisasi di sektor minyak dan gas yang 84 persen dikuasai oleh asing.

Kurnia mengatakan, liberalisasi juga mengakibatkan maraknya praktik prostitusi dan pornografi di Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2008 terhadap anak usia 13-18 persen, 62 persen yang diteliti pernah melakukan hubungan di luar nikah

."Belum lagi privatisasi di PT Freeport yang dalam setahun mereka mendapat Rp 46 triliun, dan Indonesia hanya kebagian Rp 1 triliun," lontarnya.