Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catat! Inilah Jadwal Debat Capres Cawapres

Kompas.com - 18/06/2009, 09:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Acara debat para kandidat presiden dan wakil presiden dimulai malam nanti, Kamis (17/6) di studio 1 Trans TV. Adu argumentasi yang bakal disiarkan secara langsung ini dipastikan akan menarik perhatian publik karena, dalam kesempatan itulah, para kandidat bertemu dan beradu argumentasi. Masyarakat nantinya dapat menilai kandidat mana yang memiliki visi paling tajam dan isi kepala siapa yang paling bernas.

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara acara debat ini telah menjadwalkan lima kali acara debat ini, tidak hanya bagi kandidat presiden, tetapi juga bagi kandidat wakil presiden. Semua acara debat akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi yang ditunjuk sebagai penyelenggara siaran. Acara akan berlangsung mulai pukul 19.00-21.00.

Berikut ini jadwal debat capres dan cawapres. Catat tanggal dan waktunya.


18 Juni 2009
Debat Capres
- Siaran langsung di Trans TV. Tema “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM” dengan moderator Prof Dr Anies Baswedan.

23 Juni 2009
Debat Cawapres
- Siaran langusng SCTV Tema “Pembangunan Jati Diri Bangsa” dipandu moderator Prof Dr Komaruddin Hidayat.

25 Juni 2009
Debat Capres
- Siaran langsung Metro TV. Tema “Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran” dengan moderator Aviliani, M Sc.

30 Juni 2009
Debat Cawapres
- Siaran langsung TV One. Tema “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dipandu oleh moderator Dr dr Fahmi Idris.

2 Juli 2009
Debat Capres
- Siaran langsung RCTI. Tema “NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah” dengan moderator Prof Dr Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com