Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres Satu Putaran Akan Perkokoh Legitimasi Politik

Kompas.com - 14/06/2009, 04:05 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com-Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan, mengusahakan pemilihan presiden (pilpres) hanya satu putaran akan memperkokoh legitimasi politik pemerintah.

"Tetapi, kalau mesti dua putaran, atas kemauan rakyat, kami pun siap," katanya di Jakarta, Sabtu (13/6), menanggapi berbagai tudingan atas salah satu isi kampanye Tim Sukses Capres-Cawapres SBY-Boediono tentang Pilpres satu putaran tersebut.

Anas Urbaningrum yang juga anggota Tim Pemenangan Capres-Cawapres SBY-Boediono menambahkan, pihaknya sangat siap menghadapi situasi apa pun. "Satu atau dua putaran kami siap. Yang penting, jangan sampai ikhtiar yang demokratis untuk Pilpres satu putaran dianggap aneh dan bentuk arogansi," tandasnya. Yang jelas, lanjutnya, satu atau dua putaran, mesti diterima sebagai realitas demokrasi.

Anas Urbaningrum juga menanggapi sejumlah hasil survei dari lembaga survei tentang elektabilitas capres/cawapres yang berbeda-beda. "Salah satu hasil survei terakhir yakni oleh Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) menunjukkan angka 24,4 persen untuk pasangan Megawati-Prabowo, lalu SBY-Boediono 52,5 persen dan JK-Wiranto memperoleh dukungan 20 persen suara," ungkapnya.

Hasil lembaga-lembaga survei itu, kata Anas Urbaningrum, memang variatif dan bagi Partai Demokrat, hasil survei adalah bahan untuk evaluasi dan menentukan langkah-langkah politik dalam kampanye selanjutnya.

Angka 70 persen, 63 persen, 62 persen, lalu terakhir 52 persen bagi SBY-Boediono, menurut Anas Urbaningrum, tidak menjadi soal. "Kami tidak pernah tertawa-tertawa atau marah-marah menyikapi hasil survei. Kalau ada yang hasilnya naik, stabil, menurun, itu adalah hal yang biasa saja," katanya. Begitu pula terkait dengan kalau ada yang memproyeksi satu putaran atau dua putaran, ujarnya, itu tidak mengendurkan semangat pihaknya untuk terus bekerja keras meyakinkan rakyat.

Anas Urbaningrum menilai, yang justru aneh ialah adanya pihak melakukan protes atau tudingan macam-macam terhadap kampanye Pilpres satu putaran. "Apa bedanya dengan kampanye dua putaran? Buat kami, apakah Pilpres berlangsung satu atau dua putaran, itu tergantung kepada pemilih," tegasnya.

Karenanya, lanjut Anas, perkara ada pihak yang berjuang agar Pilpres berlangsung satu putaran, semuanya sah. "Begitu juga jika ada yang ingin dua putaran, itu halal dan wajar dalam kompetisi demokrasi," katanya.

Yang jelas, ujarnya, pihaknya tidak pernah protes kampanye Pilpres dua putaran sebagaimana didukung oleh lembaga survei tertentu juga. "Yang penting harus dijaga bersama adalah bagaimana pilpres berlangsung luber, jurdil dan bermartabat. Semua pihak menjaga komitmen untuk berlangsungnya pilpres yang demokratis, tertib, aman dan damai. Soal satu maupun dua putaran bukanlah wilayah yang harus dipersengketakan. Menyoal hal-hal seperti itu tergolong mubazir," kata Anas Urbaningrum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com