Pilpres, Mau Satu atau Dua Putaran?

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga menimbulkan respons beragam. Terutama mengenai kemungkinan pemilu presiden hanya berlangsung satu putaran karena adanya salah satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Apa kata mereka yang bukan dari lembaga survei? Lebih baik satu atau dua putaran?

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris lebih sepakat jika pemilu berlangsung dua putaran. Jika dua putaran, menurutnya, akan membuat barisan koalisi pasangan semakin kuat.

"Karena akan ada pergeseran koalisi, setelah putaran pertama. Yang kalah pasti akan bergabung dengan dua pemenang lainnya, sehingga legitimasi pasangan terpilih lebih kuat," kata Syamsudin, pada diskusi "Satu Putaran atau Dua Putaran", di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (12/6).

Syamsudin juga mengkritisi pernyataan lembaga survei yang dengan optimistis memprediksi pemilu akan berlangsung satu putaran. "Apalagi, setelah diketahui lembaga survei itu dibiayai salah satu pasangan calon. Kita butuh lembaga survei yang lebih independen," ujarnya.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, berpendapat, satu atau dua putaran bergantung pada rakyat. Putaran pemilu, menurutnya, bukan mengikuti kehendak masing-masing calon.

"Yang menentukan semuanya adalah kehendak rakyat. Tidak bisa kita yang menentukan mau satu atau dua putaran. Kalau katanya satu putaran, itu kan kehendak calon presiden," kata anggota Komisi II DPR ini.

UU sendiri, urai Ferry, sudah mengakomodasi jika pemilu berlangsung satu atau dua putaran. Sementara itu, pengamat pemilu Centre for Electoral Reform (CETRO), Refly Harun, mengatakan, putaran pertama pemilu ibaratnya penjajakan pasar.

"Semua dagangan digelar. Syukur-syukur kalau ada yang laku 50 (persen) plus satu. Kalau tidak, ya gelar dagangan lagi di putaran kedua," ujar Refly.