JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan kenaikan anggaran pertahanan pada tahun 2010 yang paling realistis adalah dari Rp 5 triliun menjadi Rp 38 triliun.
"Kalau benar segitu, maka anggaran pertahanan akan berada di urutan kedua setelah anggaran pendidikan sebesar Rp 58 triliun," ungkap Umar Juoro, pengamat ekonomi dari Center for Information and Development Studies (CIDES) dalam Diskusi Jurnalis Anggaran Pertahanan dan Kedaulatan NKRI di Jakarta, Selasa (9/6).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa idealnya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, anggaran pertahanan itu 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Tetapi, selama ini anggaran pertahanan kita masih di bawah 1 persen," ungkapnya.
Lagi pula, ia menambahkan bahwa pemasukan negara kita masih kecil dibandingkan negara tetangga. Padahal, menurutnya, perekonomian nasional Indonesia besar. Atas dasar itu, Umar mengusulkan 2 hal. Pertama, pemerintah mesti meningkatkan pemasukan ke negara terutama dari pajak. Kedua, membuat prioritas pada penggunaan anggaran pertahanan.
Lalu ia mencontohkan pertahanan di Blok Ambalat bisa jadi prioritas. Namun persoalannya, kata Umar, yang mesti mendapat catatan adalah soal korupsi di Indonesia yang masih tinggi. "Ekonomi kita mesti berkembang, penerimaan dari pajak meningkat, tapi sekaligus korupsi dikurangi," pungkas Umar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.