Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Hentikan Provokasi Malaysia

Kompas.com - 07/06/2009, 05:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Malaysia menghentikan provokasi menggunakan armada perangnya di perairan Ambalat, Indonesia. Provokasi yang dilakukan saat diplomasi dan perundingan untuk garis batas perairan berlangsung akan memperburuk hubungan baik selama ini.

Penegasan Presiden disampaikan saat menerima enam anggota Komisi I DPR di Kantor Presiden, Sabtu (6/6) malam. Lima anggota Komisi I DPR yang datang bersama Ketua Komisi I Theo L Sambuaga adalah Yusron Ihza Mahendra, Happy Bone Zulkarnain, Sidky Wahab, Djoko Susilo, dan Andreas Parera. Tim ini akan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengurus masalah Ambalat (wilayah ambang batas lautan antara Indonesia dan Malaysia).

”Hentikan provokasi di Ambalat. Begitu kata Presiden. Tim ke Malaysia untuk mengingatkan. Jangan sambil berbicara (berunding) membuat manuver-manuver di Ambalat. Hentikan manuver itu,” ujar Yusron yang menjadi pemimpin tim ke Malaysia seusai bertemu dengan Presiden.

Di Malaysia, Tim Komisi I DPR akan bertemu dengan unsur pimpinan parlemen Malaysia dan komisi terkait. Setelah itu, bersama-sama dengan parlemen Malaysia, tim Komisi I akan bertemu dengan Pemerintah Malaysia. Surat yang dikirim untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak belum ada jawaban sampai semalam.

Sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak Malaysia soal pertemuan dengan pemerintah karena PM Najib sedang berada di China. Tidak ada penjelasan apakah Najib kembali saat tim Komisi I DPR masih berada di Malaysia. Pertemuan ini, kata Theo, diprakarsai untuk mendesak Malaysia menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

”Kami hendak meyakinkan Malaysia lewat parlemen mereka supaya menjaga hubungan baik Indonesia-Malaysia dengan tidak melakukan provokasi-provokasi di perairan Ambalat. Provokasi itu jelas-jelas memperburuk hubungan baik,” ujar Theo dalam jumpa pers seusai melapor kepada Presiden.

Lebih tegas

Dalam pertemuan di Kantor Presiden, Theo dan Tim Komisi I DPR mengaku bahagia karena mendapatkan penegasan dari Presiden soal posisi pemerintah tentang Ambalat. Dalam pertemuan itu, menurut Theo, Presiden menegaskan, perairan Ambalat adalah wilayah Indonesia yang saat ini diklaim secara sepihak oleh Malaysia.

”Pemerintah sangat serius menjaga kedaulatan. Soal kedaulatan adalah harga mati. Selama ini Indonesia menempuh jalur diplomasi. Namun, kalau provokasi Malaysia terus dilakukan dan terus mengganggu, Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mempertahankan kedaulatan,” ujar Theo.

Saat menerima Tim Komisi I DPR, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Untuk acara ini, Yudhoyono membatalkan rencana kampanye Pemilihan Umum Presiden 2009.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com