Kampanye Dilarang sampai 1 Juni

Kompas.com - 30/05/2009, 03:39 WIB
Editor

Di negara mana pun, sejak pasangan capres-cawapres ditetapkan, justru mereka diberikan kebebasan untuk berkampanye, bukan ditahan untuk berkampanye.

”Aturan ini tidak masuk akal, sama seperti Pemilu 2004. Hal ini justru membuat ’kucing-kucingan’ dan debat kusir antara capres-cawapres dan tim kampanyenya dengan Bawaslu/Panwaslu serta KPU,” ujarnya.

Perbedaan antara aturan dan kenyataan itu dinilai Topo hanya membuat masyarakat disuguhi tontonan yang tidak menarik dan tidak substansial. Dilihat dari aspek apa pun, apa yang sudah dan sedang dilakukan pasangan capres- cawapres dan tim suksesnya termasuk kampanye.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi mengatakan, pelarangan itu hanya mengacu kepada definisi formal yang ada dalam undang-undang. Padahal, kenyataan yang terjadi di lapangan jauh berbeda.

Jauh sebelum capres-cawapres ditetapkan KPU, capres-cawapres itu sudah gencar melakukan sosialisasi kepada publik, baik melalui iklan maupun berbagai program yang diselenggarakan media massa.

Kampanye seperti itu dipastikan tidak dapat diikat oleh aturan yang ada karena saat itu mereka belum ditetapkan sebagai capres-cawapres sehingga tidak dapat disebut kampanye.

”Ke depan, undang-undang lebih baik hanya mengatur batasan akhir kampanye saja dan tidak perlu mengatur kapan kampanye dimulai karena tidak efektif dan pasti dilanggar bakal capres-cawapres,” katanya.

Amplop tertukar

Proses penetapan pasangan capres dan cawapres diwarnai insiden ketika amplop yang berisi hasil verifikasi pasangan calon yang dikirim KPU ke setiap capres-cawapres tertukar.

Dalam amplop yang ditujukan kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono ternyata berisi berkas hasil verifikasi pasangan Jusuf Kalla-Wiranto, dan sebaliknya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X