BKMT Dukung Penuh JK-Win

Kompas.com - 23/05/2009, 13:45 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) jelas-jelas memberikan dukungannya kepada pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto dalam pemilu presiden mendatang. Ada beberapa alasan mendukung pasangan ini. Salah satunya karena pasangan ini mewakili Nusantara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BKMT Tuti Alawiyah dalam kata sambutannya pada acara tatap muka dan dialog di kediamannya di daerah Pondok Gede, Sabtu (23/5). "Karena bapak berdua adalah pasangan Nusantara, trully Nusantara. Bapak (JK) dari luar Jawa, Pak Wiranto dari Jawa," tutur mantan Menteri Negara Peranan Wanita di era Soeharto dan BJ Habibie ini.

Kolaborasi budaya ini dinilai menjadi modal kuat bagi pasangan ini untuk menghadirkan nasionalisme dalam pemerintahan ke depannya. Dengan demikian, pembangunan pun diharapkan merata di seluruh daerah. "Mereka tidak seperti pasangan pilkada, hanya berasal dari satu daerah," ungkap salah satu simpatisan.

Menurut Tuti, dukungan ini diberikan BKMT berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui rapat pimpinan nasional dengan 165 cabang. Seluruh pihak sepakat untuk bertemu dan berbincang dengan pasangan ini. "Saya mengimbau kepada putra terbaik, yaitu yang sama kita lihat, Bapak JK dan Wiranto dan figur politik yang mendukungnya, kita harapkan dalam pertarungan kursi kepresidenan, kita ikhlas mendukungnya," ujar Tuti.

Selain itu, perpaduan saudagar dan militer juga menjadi nilai tambah tersendiri. Jika JK dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi, BKMT percaya peran Wiranto sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan keadilan dan hukum.

"Kita harapkan di sinilah Bapak Wiranto yang akan menegakkan hukum dan dia sangat tegas," lanjut Tuti yang telah dipilih sebagai Wakil Ketua Tim Sukses Kampanye Nasional JK-Win sebelumnya.

Tuti juga membantah bahwa ajang tatap muka ini merupakan kampanye, padahal jadwal kampanye belum lagi dimulai. Menurut Tuti, ajang silaturahim, pidato calon hingga penyebaran stiker, pin, dan selebaran JK-Win ini hanyalah bekal untuk langkah ke depan. "Saya kira bukan kampanye. Menurut saya, ini persiapan gerak langkah ke depan setelah JK-Win deklarasi," tandas Tuti.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X