Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSM Desak DPR Sahkan RUU Pengadilan Tipikor

Kompas.com - 19/05/2009, 14:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan nasib Pengadilan Tipikor yang terancam ditiadakan menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/5).

Aksi "Menghitung Mundur Pengadilan Tipikor" ini sebagai bentuk protes karena pembahasan RUU Pengadilan Tipikor sangat lamban dan sepertinya tak ada kemauan Pansus DPR RI untuk menyelesaikannya. Pasalnya, hanya ada dua kali masa sidang pembahasan RUU ini, apalagi waktunya terpotong pelaksanaan pilpres.

Mereka melakukan aksi menghitung mundur 5 bulan lagi keberadaan Pengadilan Tipikor. Setelah menghitung mundur 5 kali, mereka menaburkan bunga sebagai bentuk keprihatinan akan ancaman hilangnya eksistensi Pengadilan Tipikor. Mengingat tenggat waktu yang diberikan oleh MK akan berakhir pada 19 Desember 2009. 

"DPR harus segera mempercepat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor bila memang berkomitmen menyelesaikannya," ujar koordinator aksi, Firman Arifin, dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firman Arifin di depan Gedung KPK, Jakarta.

Dikatakan Firman, seharusnya DPR melakukan langkah-langkah luar biasa demi selesainya pembahasan RUU ini. "Kalau mereka serius berkomitmen, seharusnya mereka bisa mengintensifkan dan memperpendek masa pembahasan," katanya.

Mereka juga mendesak DPR memprioritaskan materi pembahasan yang dianggap penting. Dalam aksi ini melibatkan beberapa LSM, seperti ICW, KRHN, LBH Jakarta, PuKAT FH UGM, dan YLBHI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com