Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Jadi Pilihan di Jawa

Kompas.com - 06/04/2009, 15:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat masih menjadi pilihan sebagian orang di Jawa. Berdasarkan hasil survei Reform Institute yang melihat elektabilitas partai politik di Jawa, Partai Demokrat berada pada urutan pertama sekitar 28,73 persen, disusul PDI-P sekitar 16,47 persen, dan Golkar sekitar 14,33 persen.

Partai papan tengah PKB, PKS, dan PPP memperoleh dukungan yang hampir sama, sekitar 3 persen. Sementara partai baru, Gerindra, menempatkan diri pada urutan ketujuh sekitar 3,80 persen, disusul PAN sebesar 2,60 persen, dan PKNU sebanyak 1,13 persen.

"Partai Demokrat masih menempati posisi pertama dan beda tipis dengan survei kami sebelumnya, yakni 27,9 persen," kata peneliti Reform Institute, Klalid Novianto, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (6/4).

Partai Demokrat mendominasi di empat provinsi, yakni Banten sebesar 25,0 persen, DIY (32 persen), Jabar (29,3 persen), dan Jatim (36,6 persen). Untuk Jawa Tengah, Partai Demokrat hanya berada di posisi kedua setelah PDI-P.

Dari hasil lima kali survei di Jawa, Partai Demokrat sejak putaran ketiga elektabilitasnya mengalami perkembangan pesat. Kenaikan elektabilitas Demokrat tersebut diiringi penurunan elektabilitas PDI-P secara signifikan. Sementara Golkar tidak terpengaruh oleh gerak Demokrat ataupun PDI-P. "Meski sedikit, Golkar mengalami kenaikan secara perlahan," ujar Khalid.

Partai Gerindra sejak survei langsung melesat pada kisaran 7 persen. Namun, setelah itu bergerak menurun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com