Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Tak Akan Mudah Terbuai Janji

Kompas.com - 28/03/2009, 11:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, melihat janji-janji politik yang disampaikan para peserta pemilu akan sia-sia. Janji muluk yang tak masuk akal, menurutnya, tak akan mudah memengaruhi pilihan masyarakat. Masyarakat Indonesia, dikatakan Tamrin, bukan tipe yang mudah terpengaruh. Apalagi, janji yang diumbar tak menyentuh kondisi sosial masyarakat saat ini.

"Pada umumnya, janji-janji itu seperti busa tak berisi. Capres-capres itu janjinya susah untuk diwujudkan. Masyarakat tidak nyandak (sampai) ke janji-janji itu, karena terlalu besar," ujar Tamrin, seusai diskusi "Kampanye dan Janji Palsu", di Jakarta, Sabtu (28/3).

Para pemilih kritis, menurut dia, punya kecenderungan untuk mencermati janji politik. Namun, akan menguap ketika disadari bahwa janji yang diucapkan tidak sejalan dengan kenyataan. "Masyarakat enggak akan gampang terpengaruh," ujarnya.

Masyarakat Indonesia, dalam analisis Tamrin, lebih bertumpu pada calon yang sudah dikenal atau tokoh masyarakat lokal. Meski demikian, harus ada kelompok-kelompok yang bergerak untuk memberikan pendidikan kepada pemilih. Jika tidak, dikhawatirkan praktik jual beli suara akan terjadi.

"Kalau masyarakat aktif buat kelompok voters akan meredam tokoh lokal yang sering jual beli gerbong suara," kata Tamrin.

Sementara itu, Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota, Wardah Hafidz, mengimbau agar masyarakat bersikap aktif. Menurutnya, apa yang dilakukan parpol atau politisi saat ini tak lebih dari sebuah komedi politik. Untuk menyelamatkannya, masyarakat harus menghentikan panggung komedi itu dan berperan mengontrol kerja para politisi.

"Pemilu merupakan kesempatan yang harus digunakan untuk mengubah negara. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkan panggung kepada para perampok. Rakyat harus aktif dan terorganisasi sehingga bisa menagih janji," papar Wardah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com