Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Ini Fitnah, Rama Tak Ikut Pertemuan di Ritz Carlton

Kompas.com - 18/03/2009, 09:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring membantah caleg PKS dari DKI Jakarta, Rama Pratama, yang menjadi anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI ikut dalam pertemuan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan.

"Saya sudah konfirm ke dia (Rama), Rama tak pernah mengikuti pertemuan itu. Dia memang anggota Panggar, tetapi tak ikut apalagi menyetujui hasil pertemuan," ujar Tifatul Sembiring saat dihubungi Kompas.com via telepon, Rabu (18/3).

Ia menegaskan, pernyataan Abdul Hadi Djamal merupakan fitnah terhadap caleg dan partainya. "Pernyataan Abdul Hadi itu kan tidak berdasar dan diungkapkan di luar konteks pemeriksaan penyidik, jadi ini tuduhan," tandasnya.

Menurutnya, ucapan Abdul Hadi itu sekaligus juga merupakan kampanye negatif terhadap partainya. "Kalau tuduhan tak berdasar, apalagi namanya kalau bukan kampanye negatif," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Sidik bahwa pernyataan Abdul Hadi merupakan kampanye negatif menjelang Pemilu 2009. "Saya cermati bahasanya (Abdul Hadi) sangat bersayap dan saya menduga kuat ini black campaign kepada PKS karena ia menyebut Rama Pratama itu dua kali sekaligus institusi PKS," jelasnya.

Ditambahkannya, pernyataan Abdul Hadi terkesan sebagai upaya cuci tangan dari tersangka kasus dugaan suap dana stimulus pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur dengan nilai proyek sebesar Rp 100 miliar itu. "Pernyataannya itu mengejutkan karena ada dua fakta yang berbeda yang bernuansa tuduhan dan fitnah," jelas Mahfudz.

Menurut Mahfudz, kasus Abdul Hadi itu terkait proyek pelabuhan dengan posisi dia sebagai broker itu fakta yang ada. "Tetapi sekarang muncul pembahasan dana stimulus di Ritz Carlton yang melibatkan Rama, ini kan tak ada kaitannya," ujarnya.

Yang jelas, menurut Mahfudz, semua fraksi itu ikut membahas dalam proses penganggaran dana stimulus, tetapi kenapa yang disebut hanya Rama Pratama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com