Sjahrir dan Sosialisme Indonesia

Kompas.com - 03/03/2009, 04:47 WIB
Editor

 

Oleh IVAN A HADAR

Tanggal 5 Maret 2009 genap 100 tahun Sutan Sjahrir. ”Bung Kecil”, begitu Sjahrir dijuluki, tercatat sebagai tokoh sentral perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya bidang politik dan diplomasi.

 

Dikenal cerdas, Sjahrir saat berusia 19 tahun mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada usia 36 tahun Sjahrir terpilih sebagai Perdana Menteri I RI.

 

Piawai di meja perundingan, Sjahrir mendirikan Partai Rakyat Sosialis, lalu berganti nama menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI). Dalam Pemilu 1955, PSI gagal meraup suara yang signifikan. Lima tahun kemudian PSI dibubarkan Presiden Soekarno.

 

Pada tahun 1963, Sutan Sjahrir resmi ditetapkan sebagai tahanan politik hingga meninggal di Swiss dalam masa pengobatan. Pembubaran PSI dan Masyumi menandai berlakunya masa otoritarian. Hingga akhir rezim Orde Baru, wacana terkait dengan ideologi bangsa yang termanifestasi dalam tatanan ekonomi politik, sistem budaya, dan nilai-nilai idealnya praktis terhenti.

Sosialisme Indonesia

 

Dalam membicarakan tatanan sosial politik yang ideal, sering hadir kerinduan untuk menemukan jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Sjahrir adalah salah satu perintis pencarian jalan itu, yang tertuang dalam konsep Sosialisme Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah ada ”jalan tengah versi Indonesia”? Mungkinkah menyatukan dua isme yang ibarat minyak dan air?

 

Pertanyaan lebih konkret ialah, perlukah Sosialisme Indonesia? Perlu. Alasannya, agar sisi positif sosialisme sebagai perangkat analisis sosial yang tajam dalam menggambarkan tatanan berkeadilan bisa digabungkan dengan tatanan politis demokratis yang menjadi persyaratan berfungsinya sebuah ekonomi pasar dalam konteks Indonesia.

 

Di negara-negara kapitalis modern yang maju berlaku demokrasi politik. Namun, tidak demikian halnya dengan demokrasi ekonomi. Pencapaian demokrasi politik secara historis amat penting, tetapi itu kurang lengkap. Ia sekadar demokrasi perwakilan yang pasif, di mana sebagian besar rakyat memilih orang lain untuk bertindak bagi mereka. Juga kekuatan ekonomi tetap terkonsentrasi dan demokrasi ekonomi masih menanti masa depan yang lebih baik.

 

Sementara itu, eksperimen sosialisme (tepatnya komunisme) Blok Timur telah gagal. Tidak adanya demokrasi politik mengakibatkan krisis politik berujung pada tumbangnya Uni Soviet dan Blok Timur. Tak adanya demokrasi politik ekonomi di negara- negara komunis saat itu, dikemas dalam konteks full employment yang dipaksakan dan perencanaan sentralistis, mengakibatkan stagnasi dan inefisiensi ekonomi dan lemahnya disiplin kerja.

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X