Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tuntut Tanggung Jawab ITB

Kompas.com - 02/03/2009, 11:55 WIB

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta pertanggungjawaban sivitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait dengan pengelolaan sektor perhubungan dan energi di dalam negeri. Pasalnya, banyak alumni ITB yang menjadi menteri dan pejabat di dua sektor tersebut.

Demikian disampaikan Wapres Kalla saat memberikan sambutan di acara Sidang Terbuka, peringatan Dies Natalis ke-50, dalam rangka Ulang Tahun Emas Institut Teknologi Bandung (ITB) di Auditorium Sabuga Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Senin siang. Acara dihadiri oleh Mendiknas Bambang Sudibyo, Rektor ITB Prof DR Djoko Santoso, dan jajaran senat ITB.

Sejumlah alumni ITB yang sekarang menjadi pejabat tinggi hadir di antaranya Mensesneg Hatta Radjasa, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menhub Jusman Safeii Djamil, dan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh dan Nias Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam catatan Wapres, di kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini tercatat ada tujuh menteri alumni ITB. Mereka adalah Hatta Radjasa, Purnomo Yusgiantoro, Jusman Safeii Djamal, Aburizal Bakrie, Jero Wacik, Rahmat Witoelar, dan Kusmayanto Kadiman.

"Jadi kalau ada jalanan macet, kecelakaan, dan lainnya ITB harus direformasi. Juga di bidang energi, dipegang oleh alumni ITB. Demikian juga Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Akan tetapi, mengapa minyak kita produksinya terus turun? Dan, mengapa juga listrik kita sering padam?" tanya Wapres.

Bahkan, menurut Wapres dalam sejarah RI dua Presiden RI adalah alumni ITB, yaitu Ir Soekarno dan Prof Dr BJ Habibie. "Jadi, kalau negara ini gagal, saya minta pertanggungjawaban ITB," lanjut Wapres, disambut tepuk tangan undangan yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com